BOLSEL–Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Predikat tersebut diumumkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Senin (4/5), pada penyerahan LHP LKPD di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut.
Penyerahan LHP ini dihadiri langsung Bupati dan Wakil Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt, dan Deddy Abdul Hamid, bersama Ketua DPRD Ir. Arifin Olii dan Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius A Ohy, S.STP serta Gubernur Olly Dondokambey, SE, Sekretaris Provinsi, Ketua DPRD Sulut dan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Sulut.
Melalui sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi, mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP karena WTP adalah Kewajiban bukanlah prestasi.
Ia menyebut, penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pemerintahan yang baik sudah seharusnya menyajikan manajemen pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“Dalam mewujudkannya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terus melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang keuangan,” kata karyadi.
Lanjutnya, laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas publik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas pengelolaan keuangan.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK itu sendiri didasarkan pada empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau disclosure, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah.
“Sehingga kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah secara umum tergambar dari opini yang diberikan oleh BPK,” terang Karyadi.
Sementara itu Bupati mengatakan rasa syukur atas capaian yang di peroleh tersebut.
“Alhamdulillah dengan komitmen dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat kembali meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dari BPK yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-7 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Bupati, predikat WTP yang ke-7 kalianya ini Pemkab Bolsel patut berbangga dan bersukur.
“Ini bukanlah prestasi tapi kewajiban untuk mengelolah keuangan daerah dengan baik dan efisien,” ujar Bupati.
Turut hadir juga dalam acara ini, Asisten III Pemkab Bolsel Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Irban, Kaban Keuangan, dan Kabag Protokol.
(Wawan Dentaw)
Komentar