BNews, NASIONAL – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta seluruh stakeholder yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen dan bersinergi dalam menekan inflasi.
Terlebih menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1444 Hijriah.
Komitmen ini pun diwujudkan dengan melaksanakan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Sehingga BI bersama Pemprov menandatangani KAD antara Sulut dan Jatim guna mengendalikan angka Inflasi di daerah tersebut.
Dirangkaikan dengan Capacity Building TPID se Sulawesi Utara yang berlangsung di Kota Malang, kegiatan itu berlangsung sejak Kamis hingga Jumat 17 Februari 2023.
Baca Juga:Ketidakpastian Global, BI Proyeksikan Ekonomi Sulut Tetap Kuat di 2023
Ada pun bentuk penandatanganan KAD ini, dengan melalui pemesanan pembelian (purchase order) dari perwakilan Sulawesi Utara kepada Pemprov Jatim, khususnya komoditas beras.
Selain itu, dilakukan penjajakan kerja sama untuk pemenuhan pasokan daging ayam dan bawang merah serta perancangan kerjasama di bidang pertanian dalam rangka pemanfaatan nutrisi tanaman pengganti pupuk kimia dengan Perumda Tunas Malang.
Dalam press realis yang diterima bolmong.news, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Utara Andry Prasmuko menekankan, kerja sama dengan Pemprov Jatim ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan.
Sehingga itu, kata Andry Prasmuko sangat pentingnya koordinasi dan sinergi antar dinas maupun instansi terkait dalam pelaksanaan seluruh program pengendalian Inflasi yang berpedoman pada prinsip 4K.
Baca Juga:BI Dorong Percepatan dan Perluasan ETPD Kabupaten Minahasa Tenggara
“Yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif,” sebut Andry Prasmuko.
Lanjutnya, secara umum pada 2023, inflasi diperkirakan akan kembali pada rentang sasaran 3±1 persen (yoy).
Meski, kata Andry, masih terdapat potensi kenaikan inflasi dari dampak kenaikan harga global, peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan kenaikan UMP, kenaikan tarif cukai rokok dan peningkatan HPP beras.
“Oleh sebab itu, perluasan dan intensifikasi implementasi GNPIP Sulut juga akan terus dilakukan melalui KAD, program Marijo Bakobong dan perluasan pasar digital untuk memberikan dampak yang lebih luas pada Inflasi Sulut dan menjaga daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlanjut,” jelas Andy Prasmuko.
Baca Juga:Tekan Inflasi, Pemkot Kotamobagu Gelar Pasar Murah sampai Bulan Ramadhan
Sementara itu, dikesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw sekaligus membuka dan meresmikan kegiatan tersebut, menyampaikan pesan untuk TPID se Sulawesi Utara.
“Saya minta untuk dapat mengambil langkah-langkah preventif sebelum gejolak harga terjadi di masing-masing daerah, dengan melakukan kolaborasi antar provinsi maupun antar daerah yang mendukung ketersediaan pasokan dan penciptaan nilai tambah,” pungkas Steven Kandouw.
Editor : Wahyudy Paputungan
Komentar