BOLSEL--DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Jum’at (8/5/2020), gelar rapat Paripurna Tahap II Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala Daerah Tahun 2019.
Paripurna yang berlansung di ruang sidang paripurna DPRD dipimpin langsung Ketua DPRD Arifin Olii didampingi wakil ketua dan di hadiri Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru S.Pt
Ketua DPRD Arifin Olii saat memimpin menyampaikan dalam rangkaian tahapan penyampaian LKPJ kepala daerah kabupaten Bolsel kepada DPRD Bolsel, pada sidang pada sidang paripurna tahap I tanggal 27/4/2020, telah ditindak lanjuti oleh DPRD Bolsel, dengan membentuk panitia khusus LKPJ kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintah kabupaten Bolsel tahun 2019, yang bertugas mengkaji dan mengevaluasi LKPJ atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019.
“Tahapan pembahasan LKPJ kepala daerah Kabupaten Bolsel sudah dilaksanakan oleh pansus DPRD Bolsel bersama OPD terkait. DImana proses pembahasannya dilaksanakan secara cermat untuk proses pengkajian LKPJ penyelenggaraan pemerintahan tahun 2019 kepada DPRD Bolsel,” kata Arifin.
Lanjutnya, hal itu patut disyukuri karena hasil kerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bolsel tahun kemarin, meningkat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dimana dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Insya Allah pada tahun ini hasilnya tetap bertahan dengan wajar tanpa pengecualian (WTP). “Saya yakin dan percaya karena disiplin kerja dan penyelenggaran adminstrasi yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Selaku pimpinan DPRD Bolsel ia juga menyampaikan apresiasi yang tinggi dan ucapan selamat, disertai harapan semoga penyelenggaraan pemerintahan semakin baik lagi di tahun tahun yang akan datang. “Bukan hanya pada penyelenggaraan keuangan tetapi juga dalam dalam urusan lainnya terutama pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ketua komisi II Zulkarnain Kamaru, saat membacakan laporan pansus menyampaikan beberapa poin penting mengenai arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Merujuk pada data RKPD tahun 2019 Pemda Bolsel sudah memberikan signal positif dalam cepaian pembangunan daerah,” kata Kamaru.
Ia menambahkan, persoalan indeks pembangunan manusia (IPM) terutama bidang pendidikan agar lebih di prioritaskan kepada putra-putra daerah untuk mendapatkan beasiswa S1, S2.
Dirinya juga meminta setiap SKPD tetap melakukan evaluasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah secara baik, terukur dan efektif.
Seperti pendataan bantuan sosial bagi masyakarat, datanya harus valid agar bantuan bisa tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu. “Demikian juga RSUD dalam berikan pelanyanan pada masyarakat harus maksimal. Dan untuk ambulance harusnya di gratiskan untuk pasien yang mengunakan BPJS bersubsidi,” tegasnya.
Bupati Hi Iskandar Kamaru, dalam sambutannya menyampaikan, tak dapat dipungkiri, perubahan-perubahan positif yang dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2009, telah membawa daerah ini berdiri sejajar dengan kabupaten kota lain. Salah satunya pemerintah daerah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan darah dari BPK RI dalam lima tahun terakhir merupaksn wujud perubahan positif yang dicapai oleh pemerintah Kabupaten Bolsel
“LKPJ Akhir Tahun 2019 merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan asas desentralisasi dan pelaksanaan tugas pembantuan,” kata Bupati.
Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam LKPJ ini, merupakan hasil koordinasi, kerja sama dan partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari pemerintah daerah, DPRD, tokoh tokoh masyarakat dan masyarakat luas sesuai bidang, tugas dan fungsi masing-masing.
“Hal ini juga di dukung oleh pendapatan Daerah Kabupaten Bolsel yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dan perimbangan, dan lain-lain pendapatan darah yang sah,” pungkasnya.
(Advertorial/Wawan Dentaw)
Komentar