BNews, BOLMONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow (Bolmong) Tahlis Gallang membuka secara resmi High Level Meeting bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut), bertempat di Ball Room Sutanraja Hotel, Senin 27 Februari 2023.
High Level Meeting ini juga diikuti para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong.
Diketahui, High Level Meeting ini melibatkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bolmong, dengan pokok pembahasan terkait inflasi daerah jelang bulan suci Ramadhan 2023.
Baca Juga:Peringati Dua Tahun Kepemimpinan FDW-PYR, Pemkab Minsel Gelar Ibadah Syukur
Dalam sambutannya, Sekda Bolmong Tahlis Gallang memaparkan luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Bolmong.
Di mana Kabupaten Bolmong memiliki tiga kategori luas wilayah yang terbesar di Sulut.
“Diantaranya, pegunungan, dataran dengan penghasil padi sawah dan wilayah pesisir pantai,” sebut Tahlis Gallang.
Dari ketiga kategori ini, Bolmong memiliki wilayah dengan sentra penghasil Holtikultura seperti sayur-sayuran dan wilayah penghasil padi sawah hingga dikenal sebagai lumbung beras dan wilayah penghasil tangkapan laut yang cukup besar.
Baca Juga:Pengendalian Inflasi Prioritas, Limi Gencarkan Langkah Antisipatif Stabilkan Ekonomi Daerah
Meski begitu, kata Tahlis, Kabupaten Bolmong masih merujuk harga pasar di Kota Kotamobagu untuk perhitungan asumsi inflasi.
Ini dikarenakan, belum adanya pasar modern di wilayah Kabupaten Bolmong.
“Memang angka inflasi di Sulawesi Utara hanya dua daerah yakni Kota Kotamobagu dan Manado,” terangnya.
Sementara, lanjut Sekda Bolmong, terkait dengan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, Pemkab Bolmong sendiri sudah menerapkan pembayaran non tunai dengan didukung berbagai aplikasi.
“Bahkan saat ini Pemkab Bolmong sudah menerapkan SIPD,” ujar Tahlis Gallang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BI Sulut Andry Prasmuko mengatakan, terkait laju inflasi perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut dengan harga pasar bahan-bahan pokok jelang memasuki bulan suci Ramadhan.
Baca Juga:Anggota DPR RI Bawa Program Kementerian Masuk Kotamobagu, Djenrie Sebut Nayodo Luar Biasa
“Tidak masalah harga naik, karena pedagang juga perlu mencari untung. Namun harganya haruslah wajar,” kata Andry.
Namun, pengawasan harga perlu dilakukan terus menerus. Ini tentunya mencegah inflasi yang tinggi saat Ramadhan dan Idhul Fitri.
Ia juga menyentil soal kemampuan daerah terutama ketersediaan jaringan.
Menurutnya, dalam penerapan TP2DD yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana, terutama jaringan.
Baca Juga:Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri, BI dan Pemprov Tandatangani KAD Sulut-Jatim
“Beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, persoalan utama yang dihadapi adalah ketersediaan jaringan,” tuturnya.
Sehingga itu, Andry Prasmuko meminta, terkait hal ini perlu dibahas bersama pemerintah daerah.
“Ya, tentu dengan harapan agar pengembangan dan perluasan digitalisasi daerah dapat terlaksana. Disamping itu juga bentuk sinergitas bersama dengan Pemkab Bolmong,” pungkas Andry Prasmuko.
Tampak dalam High Level Meeting ini, turut berlangsung dialog besama sejumlah pimpinan Bank wilayah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolmong, salah satunya Bank SulutGo.
Penulis : Wahyudy Paputungan
Komentar