BNews, NASIONAL – Jajaran Kantor Imigrasi Kotamobagu, mengikuti kegiatan Penyelesaian Pagu Minus Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, bertempat di Trans Resort Bali, Senin 30 Oktober 2023.
Diketahui, hadir mewakili Kantor Imigrasi Kotamobagu, Kepala Subbagian TU Emma Jacobus, Kepala Urusan Keuangan Ester Wantania, dan Bendahara Vera Lumi.
Kegiatan itu pun, dihadiri langsung Kepala Biro Keuangan Sektretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham) Sekretaris Direktorat Jenderal (Sekdirjen) Imigrasi, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM, dan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali.
Baca Juga :Kepala Kanwil Sulut Evaluasi Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kotamobagu
Selain itu, para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi, serta para Pejabat Administrator, Koordinator dan Subkoordinator dari seluruh Satuan Kerja (Satker) Keimigrasian se Indonesia turut mengikuti kegiatan itu.
Untuk meningkatkan tata kelola anggaran yang transparansi, akuntabilitas dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga penting kegiatan ini perlu dilaksanakan.
Pasalnya, kegiatan tersebut adanya penyelesaian pemenuhan Pagu Minus Belanja Pegawai pada Satker Keimigrasian untuk tahun anggaran 2023.
“Saya harapkan seluruh jajaran sekalian dapat mengoptimalkan pagu anggaran bersumber dana PNBP, agar tidak menimbulkan penurunan Izin penggunaan dana PNBP pada Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berikutnya” ucap Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham Wisnu Nugroho Dewanto.
Demikian, Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Eko Budianto menekankan, bahwa pentingnya para Kepala Satker untuk memahami dan mengetahui kebutuhan spesifik dari satuan kerjanya, termasuk dalam penyusunan anggaran.
Baca Juga:Kantor Imigrasi Kotamobagu Raih Penghargaan KPPN
Hal ini pun dianggap, sebagai langkah awal yang krusial dalam memastikan anggaran dapat digunakan secara efisien dan efektif.
“Kepala Satker harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi kebutuhan bagi satuan kerjanya masing-masing dan lakukan monitoring, jangan diserahkan begitu saja kepada bagian pengelola anggaran” tegas Eko.
Selanjutnya, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Kemenkumham Jusman, turut memberikan penguatan kepada peserta pengelola keuangan terkait dengan pentingnya Uji Kompetensi.
Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui penilaian dalam pengembangan karir ASN dalam sebuah organisasi.
“Para pengelola keuangan yang hadir disini jika dilakukan ujian kompetensi jangan ragu atau takut, dari penilaian kompetensi tersebut kita dapat mengetahui pengembangan karir ASN agar dapat mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan, ini merupakan amanat dalam undang-undang ASN yang menyatakan PNS berhak mendapatkan pengembangan kompetensi,” tandas Jusman.
Terinformasi, kegiatan tersebut berlangsung selama 5 hari, dari 30 Oktober hingga 3 November 2023 dan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan.
Komentar