BNews, SULUT – Asisten II Pemprov Sulut Praseno Hadi menyebutkan, berdasarkan angka inflasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Desember 2022, disparitas inflasi Kota Kotamobagu terbilang masih tinggi.
Selain Kota Kotamobagu, Kota Manado juga disebut terbilang masih tinggi.
Hal tersebut, diungkap Praseno Hadi saat memimpin rapat evaluasi kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2023, di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, pada Kamis 12 Januari 2023, kemarin.
Ia menyebut, inflasi Kota Manado pada Desember 2022, mencapai 4,00 persen (yoy), sedangkan inflasi Kota Kotamobagu mencapai 6,03 persen (yoy).
Baca Juga:Kotamobagu Salah Satu Daerah di Sulut, Adanya Kenaikan Tekanan Inflasi Desember 2022
Sehingga itu, kata Praseno Hadi, ini semua harus ada perhatian khusus dari Pemprov Sulut.
Tak hanya Pemprov Sulut, lanjut Praseno Hadi, namun juga Pemkot, Lembaga/Kementerian, dan instansi lainnya, termasuk pihak swasta harus ada sinergi agar disparitas harga, inflasi, dan pertumbuhan eknomi antarkota di Provinsi Sulawesi Utara dapat diatasi.
“Ini diminta, untuk dilakukan konsolidasi data antar instansi dan lembaga pemerintahan Sulut, supaya bisa ditemukan penyelesaian masalah berdasarkan data yang ada,” katanya.
“Konsolidasi datanya juga mesti berjalan dengan baik, agar solusi bisa kita temukan bersama-sama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) wilayah Sulawesi Utara Andry Prasmuko menambahkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi inflasi selama 2022.
Baca Juga:BI Prediksi Sulut Masih Inflasi di Januari 2023, Begini Penjelasannya
Mulai dari inflasi inti berupa pemberlakuan tarif PPN 11 persen sejak April 2022.
Disamping itu, potensi imported inflation akibat peningkatan harga komoditas dunia yang berpotensi mempengaruhi bahan baku impor.
“Terlebih lagi, pemulihan perekonomian Sulut masih terus berlanjut, dengan ditandai berbagai pergelaran iven-iven nasional dan internasional,” imbuhnya.
Lanjut Andry Prasmuko, inflasi Administrated Price, ikut turut mendorong inflasi di 2022.
Misalnya, kenaikan cukai rokok 12 persen per Januari 2022, pemberlakuan tarif PPN 11 persen sejak April 2022.
Baca Juga:Tercatat Inflasi Sulut di 2022 Lebih Rendah Dibandingkan Nasional
Selain itu, adanya kenaikan tarif dasar listrik Juli 2022, kebijakan peningkatan harga BBM subsidi per September 2022 dan selesainya insentif PPnBM per Oktober 2022.
“Semua itu, sangat memberi andil inflasi Administrated Price,” sebut Andry.
Selanjutnya, inflasi Volatile Food yang juga berkontribusi pada inflasi 2022.
Ia menjelaskan, inflasi ini disebabkan potensi gangguan ketersediaan pasokan pangan akibat faktor cuaca dan tingginya ketergantungan akan pasokan dari daerah lain.
“Sehingga itu, tingginya disparitas harga antara daerah sekitar Sulut, menyebabkan petani maupun pelaku usaha, cenderung mengirimkan hasil produksinya ke luar daerah,” tandas Andry Prasmuko.
Rapat evaluasi tersebut, ikut dihadiri sejumlah pimpinan instansi terkait Provinsi Sulawesi Utara.
Sumber : BI Perwakilan Sulut
Editor : Wahyudy Paputungan
Komentar