BNews, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), Kamis 7 September 2023.
Kegiatan itu pun berlangsung di Lantai II, Aula Kantor Bupati Bolmong, Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pelatihan ini sendiri ikut bekerjasama dengan Balai BP2MI Sulawesi Utara (Sulut).
Bahkan BP2MI Sulut, turut didaulat sebagai pemateri pada kegiatan sosialisasi pendidikan dan pelatihan CPMI yang akan ke Jepang.
Baca Juga : Kepala BP2MI Sulut Lepas 5 CPMI Program SSW Jepang
Kegiatan tersebut, secara resmi dibuka Penjabat Bupati Bolmong, yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Ashari Sugeha.
Diikuti, Kepala Balai BP2MI Sulut Hendra Makalalag, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bolmong Dedy Mokodongan serta Perwakilan dari ISO Jepang yang akan memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Asep Hidayat.
Dalam kesempatan itu, Hendra menyampaikan terkait penempatan PMI dan jaminan perlindungan oleh negara bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara prosedural.
“Bekerja di luar negeri adalah suatu jalan keluar bagi pengentasan pengangguran dan perbaikan ekonomi keluarga, namun tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya terjamin oleh negara, baik dari sisi perlindungan secara hukum, ekonomi maupun sosial,” kata Hendra.
Baca Juga :Cegah Penempatan Nonprosedural, BP2MI Kembali Selamatkan 18 Anak Bangsa
Hendra menambahkan, jika pentingnya peran keluarga terhadap CPMI, terlebih lagi peran pemerintah daerah sangat diperlukan.
“Mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas perlindungan bagi CPMI, PMI maupun keluarganya sehingga Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis anggaran daerah seperti yang dilakukan oleh Pemkab Bolmong hari ini, merupakan suatu bukti bahwa pemerintah daerah memiliki perhatian dan keberpihakan terhadap rakyat,” jelas Hendra.
Dalam sosialiasi tersebut, Hendra juga ikut membahas mengenai peran Pekerja Migran Indonesia bagi negara.
“Peran para Pekerja Migran Indonesia yang hari ini oleh Kepala BP2MI RI Benny Rhamdani, disematkan gelar kehormatan sebagai warga negara VVIP (Very Very Important Person) sangatlah besar, karena selain sebagai Pahlawan Devisa, Pekerja Migran Indonesia juga diharapkan mampu mengambil peran sebagai Duta Wisata maupun Duta Bahasa di negara penempatan,” tandas Hendra Makalalag.
Baca Juga : Bahas TPPO, BP2MI Audiensi dengan Kapolda Sulut
Di akhir sambutannya pun, Kepala BP2MI Sulawesi Utara Hendra Makalalag menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bolmong yang sudah menginisiasi kegiatan ini.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Bolmong yang sudah melaksanakan peran pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang dengan melalui program ini, demikian kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen yang tertuang dalam Nota Kesepakatan atau Kerjasama antara Pemda Bolaang Mongondow dengan BP2MI,” tandasnya.
Demikian dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang menyampaikan, materi terkait Kondisi dan Potensi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bolaang Mongondow, terutama tentang program pemerintah terkait Pendidikan dan Pelatihan.
Menurut Tahlis Gallang, Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan saat ini, merupakan program pemerintah sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan antara Pemkab Bolmong dengan BP2MI.
“Tentunya bertujuan untuk menekan angka pengangguran, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Bolaang Mongondow,” terang Tahlis Gallang.
Baca Juga : BP2MI Sulut Gelar Wawancara Program Kerja G to G Jerman
“Program ini juga merupakan bukti kehadiran negara bagi CPMI sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimana Pendidikan dan Pelatihan ini merupakan suatu upaya dari pemerintah daerah, agar CPMI memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan negara penempatan,” tuturnya.
Sumber: BP2MI Sulawesi Utara
Editor : Wahyudy Paputungan
Komentar