KOTAMOBAGU— Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, Meiddy Makalalag, mengikuti Rapat Kerja (Raker) evaluasi program strategis kegiatan pemerintah daerah se-Indonesia, yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), secara virtual di rumah dinas wali kota kotamobagu, Senin 24 Januari 2022.
Raker tersebut juga dihadiri Ketua KPK-RI dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (Barjas) Pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Mendagri Muh. Tito Karnavian menyampaikan beberapa hal. Diantaranya tentang kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya ASN tidak akan korupsi jika gajinya cukup.
Sementara itu, Ketua KPK-RI Firli Bahuri mengingatkan kembali kepada seluruh kepala daerah sebagai anak bangsa untuk mewujudkan tujuan negara.
“Yakni menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha, menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional,” kata Bahuri.
Lanjutnya, terkait titik rawan terjadinya korupsi. Ia menjelaskan, ada beberapa yang dapat terjadi pada penyalahgunaan keuangan. Yakni pertama, reformasi birokrasi untuk rekruitmen dan promosi jabatan, kedua pengadaan barang dan jasa. Ketiga, sumbangan pihak ketiga, keempat refocusing dan relokasi anggaran Covid-19 untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kelima, penyelenggaraan jaring pengaman sosial (social safety net) untuk pemerintah pusat dan daerah, ke enam pemulihan ekonomi nasional, dan Ketujuh pengesahan RAPBD dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah (LPJKD).
“Kesemua itu berhati hati untuk mengelola dan di pertanggung jawabkan,” tegas Bahuri.
(*/Erwin Makalunsenge)
Komentar