BNews, KOTAMOBAGU – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu Teddy Kuantano Achmad, mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB), di lingkungan Kemenkumham Triwulan IV (B12) 2023 secara virtual, Selasa 5 Desember 2023.
Digelar secara hybrid, kegiatan tersebut dipusatkan di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta dan akan berlangsung selama tiga hari, dari 5 Desember – 7 Desember 2023.
Kegiatan yang diselenggarakan ini pun merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham.
Selain itu, untuk menghasilkan data dukung yang sesuai dengan pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:Kemenkumham Terima Penganugerahan Anindhita Wistara dari BPS
Diketahui, acara tersebut dibuka secara langsung Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Razilu.
Dalam sambutannya ia menyampaikan, jika pembangunan reformasi birokrasi merupakan isu pokok yang dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam upaya membangun negeri.
Ia kemudian menilai, hal tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten terhadap perubahan nilai dan budaya kerja pemerintahan yang berlandaskan hasil, sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Indonesia.
Demikian, lanjut Razilu, pembangunan reformasi birokrasi harus juga dapat berdampak langsung kepada masyarakat dengan menyentuh segala sendi kehidupan di negeri.
Terutama, pada bidang pembangunan, ekonomi, sosial, politik, pelayanan publik, serta dalam menegakkan hukum dan keadilan.
“Di era persaingan global, birokrasi yang profesional merupakan pondasi bagi bangsa kita untuk memenangkan pertandingan global supaya Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain,” ujar Razilu.
Untuk mengupayakan hal tersebut, Razilu juga mengingatkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Kemenkumham untuk senantiasa bekerja sama dan menjaga komitmen untuk meningkatkan proses pembangunan RB di unit kerja masing-masing.
“Kita harus fokus untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang timbul pada unit kerja kita masing-masing, supaya kita dapat mencapai target indeks reformasi birokrasi Kemenkumham di tahun 2023 yaitu 85 dengan predikat sangat baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Razilu mengingatkan untuk memberikan perhatian lebih terhadap penyelesaian masalah yang nyata terjadi pada masing-masing satuan kerja, sehingga perubahan yang terjadi juga dapat dirasakan secara langsung dan nyata oleh masyarakat di sekitarnya.
Salah satu dari upaya tersebut adalah digitalisasi layanan-layanan publik yang diselenggarakan oleh Kemenkumham.
Baca Juga:Dukung Ekonomi Indonesia, Imigrasi Terbitkan Visa Diaspora
Upaya ini, kata dia, merupakan pendorong nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Digitalisasi kita sudah mendekati nilai sempurna, akan tetapi kita tetap harus mengutamakan kesopanan, kesantunan, serta tidak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga akan muncul kepuasan dari masyarakat yang kita layani. Tidak lupa juga sosialisasi secara masif terhadap inovasi-inovasi layanan tersebut,” imbau Razilu.
“Semoga seluruh kerja keras dan upaya yang kita lakukan kelak membuahkan hasil yang optimal dengan adanya peningkatan nilai indeks RB Kemenkumham, sehingga dapat membantu mewujudkan pemerintahan Indonesia berkelas dunia,” sambung Razilu.
Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan penguatan dan internalisasi yang diberikan oleh Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia dan Staf Khusus Menkumham Bidang Keamanan dan Intelijen Krismono. (*)
Sumber : Kantor Imigrasi Kotamobagu
Komentar