oleh

Brani Capai Hattrick Politik

BolmongNews.com, Jakarta—Agustus ini Benny Ramdhani (Brani) menuai tiga kesuksesan sebagai politikus. Pertama, anggota DPD-RI dapil Sulut ini mendapat nomor urut 1 di jajaran bacaleg Partai Hanura dapil Sulawesi Utara (Sulut).

Kedua, putra Sulut ini dipercayakan Presiden Joko Widodo sebagai Direktur Kampanye di jajaran tim pemenangan nasional pasangan calon presiden dan wapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Kesuksesan ketiga adalah, Senin (27/8), politikus yang pernah menjadi anggota DPRD Sulut ini menjadi Ketua Komite 1 DPD-RI.

Diketahui sebelumnya Brani menjabat Wakil Ketua Komite I. Lewat pemilihan yang digelar kemarin, Brani yang mewakili wilayah Sulawesi, menyisihkan beberapa nama. Dengan begitu susunan pimpinan Komite I yakni ketua Benny Rhamdani (Senator Sulawesi Utara), Wakil Ketua 1 Dr Fachrul Rozy (Senator Dl Aceh), Wakil Ketua II Fahira Idris (Senator DKI Jakarta), Wakil Ketua III Jacob Komigi SH (Senator Papua).

Brani menjelaskan, Komite I DPD RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPD RI.

“Lingkup tugasnya pada otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,” sebutnya.

Lebih jauh, Komite I memperhatikan urusan daerah dan masyarakat. Seperti pemerintah daerah, hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pemukiman dan kependudukan, pertanahan dan tata ruang, politik, hukum, HAM, dan ketertiban umum, serta permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.

“Saya akan fokus untuk menuntaskan agenda prioritas untuk menuntaskan apa yang sudah dikerjakan oleh Komite l sesuai kewenangannya. Komite l sudah mengesahkan RUU Pengelolaan Daerah Perbatasan, RUU Provinsi Kepulauan dan juga keputisan politik DPD terhadap 173 DOB,” ujar Brani.

Menurut Brani, 3 hal prioritas itu sudah selesai di DPD RI. Tinggal bagaimana mendorong agar DPR RI dan Pemerintah memiliki kemauan politik untuk segera membahas secara tripartit, dan mengambil keputusan bersama-sama DPD untuk mengesahkannya menjadi Undang-Undang.

“3 hal yang saya maksud menjadi Fokus komite l tersebut, secara otomatis terkait erat juga dengan kepentingan Sulawesi Utara” pungkas Brani. (*/ewin)

Komentar