BOLMONGNEWS.COM, Kotamobagu–Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), menggelar aksi damai di kantor DPRD Kota Kotamobagu, Selasa (10/9/2019) sekira pukul 17.30 Wita sore tadi.
Para mahasiswa tersebut meminta kepada para anggota DPRD terpilih untuk lebih peka dan serius terhadap masalah sosial yang tengah dihadapi masyarakat.
Dantaranya, terkait biaya pendidikan, kenaikan BPJS dan masalah upah para tenaga kerja yang belum sesuai standar Upaha Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara (Sulut).
“Banyak persoalan masyarakat yang tidak selesai dalam lima tahun ini. Kita minta agar DPRD yang baru ini tidak hanya duduk diam. Perhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat,” kata Samsul, salah satu orator.
Orator lainnya, Randi Toloabu, mengungkapkan soal rencana kenaikan BPJS itu akan sangat membebani masyarakat. Begitu juga soal pendidikan di Kota Kotamobagu yang biayanya cukup mahal.
“Kemudian soal upah pekerja di Kotamobagu yang masih di bawah UMP. Ini harus jadi perhatian anggota DPRD,” katanya.
Kedatangan mahasiswa dibgedung wakil rakyat itu disambut sejumlah legislator seperti; Meiddy Makalalag, Jusran Mokolanut, Dani Mokoginta, Adrianus Mokoginta dan Syarif Mokodongan.
Dihadapan para mahasiswa itu, para wakil rakyat ini meminta waktu dan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Beri kami kesempatan untuk bekerja semaksimal mungkin. Pada intinya, apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa ini sejalan dengan misi kita yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Kotamobagu,” kata Meiddy.
Berkaitan dengan rencana kenaikan iuran BPJS, biaya pendidikan dan upah pekerja, Meiddy mengaku akan menindaklanjutinya.
“Soal BPJS ini adalah isu nasional. Kita juga sudah review dengan pihak BPJS. Sudah 96 persen masyarakat Kota Kotamobagu ditanggung tercover oleh BPJS. Kemudian soal biaya pendidikan, ada ribuan anak-anak kita yang menerima bantuan anak asuh. Kalau soal upah pekerja, nanti akan kita tindaklanjuti ke perusahaan-perusahaan,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi dan mendengar penjelasan dari legislator, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan lokasi pelantikan. Aksi demo mahasiswa itu dikawal petugas kepolisian serta disaksikan masyarakat yang hadir menyaksikan pelantikan.(ewin)
Komentar