BNews, BOLSEL – Kerja keras Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam upaya penanganan percepatan penurunan stunting di wilayahnya, mulai menuai hasil yang menggembirakan.
Hal ini terlihat pada aplikasi sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022 dan 2023 serta aplikasi Web Monitoring Bina Bangda Kemendagri.
Di mana menunjukkan bahwa kondisi Stunting di Kabupaten Bolsel selama dua tahun terakhir (2022 dan 2023) telah terjadi penurunan prevalensi stunting skala Kabupaten dari 5,21% menjadi 3,07%.
Di 7 kecamatan terdapat 5 kecamatan mengalami penurunan prevalensi stunting.
Diantaranya, Kecamatan Posigadan 3.90% (2022) menjadi 2.62% (2023), Kecamatan Helumo 5% (2022) menjadi 4,3% (2023), Kecamatan Bolaang Uki 9,5% (2022) menjadi 4,8% (2023), Kecamatan Pinolosian 4,6% (2022) menjadi 3% (2023).
Selanjutnya, Kecamatan Pinolosian Timur (wilayah Kerja PKM Dumagin) 3.20% (2022) menjadi 2,2% (2023) dan (wilayah Kerja PKM Onggunoi) 7,8% (2022) menjadi 1,7% (2023).
Serta ada 2 diantaranya menurun secara signifikan. Yaitu Kecamatan Bolaang Uki 9.5% (2022) menjadi 4.8% (2023), dan Kecamatan Pinolosian Timur (wilayah Kerja PKM Onggunoi) 7.8% (2022) menjadi 1,7% (2023).
Kemudian, ada 2 kecamatan mengalami kenaikan prevalensi stunting yaitu Kecamatan Tomini 1,5% (2022) menjadi 1,7% (2023), Kecamatan Pinolosian Tengah 0.50% (2022) menjadi 1,2% (2023).
Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, menjelaskan, penurunan prevalensi stunting tersebut adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, melalui program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah, termasuk dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Melalui pembiayaan APBD 2023 dengan total anggaran Rp. 24.785.676.745, yang mencakup intervensi spesifik sebesar Rp. 1.278.927.200, dan intervensi sensitif sebesar Rp. 23.329.426.695, serta intervensi koordinatif sebesar Rp. 377.322.830,” kata sekda, Senin (4/12/2023).
Selain itu, upaya penurunan Stunting juga didukung oleh pemerintah desa se-Kabupaten Bolsel melalui pembiayaan APBDes dengan total anggaran di 81 desa sebesar Rp. 4.656.362.710.
“Keberhasilan penurunan prevalensi stunting di Bolsel juga ditopang oleh peran serta Komunitas, Organisasi Masyarakat, Perusahaan swasta dan masyarakat filantropi melalui program Berkah Tuntaskan Stunting (BTS) yang dilaksanakan sejak awal tahun 2023,” ujarnya.
Selain itu, kata sekda ada pula Program Intervensi perusahaan JRBM untuk Stunting di dua kecamatan daerah lingkar tambang yaitu Kecamatan Pinolosian Tengah dan Pinolosian Timur.
Sementara itu, pada akhir tahun 2023 ini, Aksi Integrasi Percepatan Penurunan Stunting di Kab. Bolsel sudah masuk pada ke Aksi 7, yaitu Pengukuran dan Publikasi.
“Di mana, pada tahap aksi 7 ini dilakukan pelaporan hasil pengukuran balita (bayi bawah lima tahun) dan baduta (bayi bawah dua tahun) yang termasuk kategori stunting pada aplikasi e-PPGBM dan aplikasi Web Monitoring Bina Bangda Kemendagri,” jelasnya.
Melihat perkembangan ini, Arvan berharap, persentase prevalensi stunting di Bolsel akan terus mengalami penurunan hingga dapat mencapai target Nasional dalam RPJMN, yaitu 14% (pengukuran SSGI) di tahun 2024.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk tidak berpuas diri dengan hasil yang telah dicapai,” harapnya.
“Mari terus kita bekerja keras bersama-sama satukan langkah gas full mewujudkan penurunan stunting di Bolsel demi mencapai target Nasional 14% di tahun 2024,” ajaknya.
(Advertorial)
Komentar