BOLMONGNEWS.COM, Bolmong–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaanf Mongondow (Bolmong) masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal kenaikan biaya BPJS untuk menyusun plot anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di APBD Bolmong. “Kita masih tunggu juknis,” ujar Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone.
Menurut Lombone, pihaknya belum beroleh informasi terkait hal tersebut dari BPJS di Tondano. Rio memastikan bakal mengikuti juknis sekeluarnya nanti.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sahara Albugis melalui Bidang Pelayanan Kesehatan Jun Pampaile, mengatakan, Jamkesda di Bolmong dianggarkan untuk 5000 peserta. Total anggarannya 1 Miliar lebih. “Tiap peserta membayar 23 ribu per bulan,” kata dia.
Ia mengungkapkan, Bolmong satu dari dua daerah di Sulut yang belum menerapkan konsep universal coverage. Artinya belum semua warga tercover. “Hanya Bolmong dan Boltim yang belum mengcover semua warganya ke BPJS,” kata dia.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Sri Wahyuni beberapa waktu lalu enggan berkomentar banyak soal wacana kenaikan iuran tarif BPJS yang tengah digodok di pusat. “Itu ranahnya pusat, kami sifatnya menjalankan apapun regulasi yang sudah ditetapkan,” ujar dia.
Dikatakan Wahyuni, tunggakan pelanggan di Bolmong cukup besar. Yakni mencapai Rp 7 miliar. “Itu untuk BPJS mandiri,” kata dia.
Pihaknya berupaya melakukan penagihan langsung. Langkah lain yang ditempuh adalah menggandeng para sangadi (Kepala Desa). “Para Sangadi ini bantu mensosialisasikan ke warga dalam berbagai hajatan,” kata dia.
Menurutnya, cakupan BPJS di Bolmong baru mencapai 76 persen atau 56 ribu penduduk. Pemkab Bolmong sendiri baru mengikutkan 5000 warga dalam program Jamkesda. (Viko)
Komentar