BOLMONG—Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Wakil Bupati Yanny Ronny Tuuk, menyambut kunjungan kerja (Kunker) Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Republik Indonesia Hasto Wardoyo, Selasa (25/5/2021).
Dalam Kunker tersebut, Hasto Wardoyo didampingi Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Steven O E Kandouw bersama rombongan.
Dalam sambutannya, Yasti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BKKBN dan Wakil Gubernur Sulut atas kunker tersebut.
“Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BKKBN RI, Wakil Gubernur Sulut dan rombongan. Karena ditengah-tengah kesibukan dan agenda kerja yang begitu padat, masih sempat meluangkan waktu dan berkunjung bersilaturahim dengan kami jajaran Pemkab Bolmong dalam rangka membangun sinergitas dan koordinasi yang baik, untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKKBN RI, serta tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat,” kata Yasti.
Yasti menjelaskan, bahwa program kependudukan pembangunan keluarga dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bolmong, dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) yang memiliki 23 ASN daerah dan 4 ASN pusat, tenaga lini lapangan PPKBD sebanyak 202 orang dan sub PPKBD sebanyak 886 orang.
“Pelayanan KB baru pada tahun 2020 sebanyak 1.806 akseptor atau 24, 48 persen, dan pembinaan KB aktif sebanyak 38.131 akseptor atau 81,27 persen. Sedangkan pengolahan program dilaksanakan di 29 kampung KB, 103 kelompok kegiatan dan 23 kelompok target program prioritas nasional,” jelasnya.
Yasti menambahkan, pada tahun 2019, Kabupaten Bolmong ditetapkan sebagai lokasi khusus penanganan stunting.
“Dimana saya selaku Bupati telah menandatangani MoU penurunan stunting. Dan tahun 2021 ini telah memasuki tahun ketiga lokus penurunan stunting. Sehingga diharapkan diakhir RPMJN tahun 2024 nanti, Kabupaten Bolmong sudah bebas dari permasalahan stunting,” tambahnya.
Angka stunting di tahun 2020 di Kabupaten Bolmong terang Yasti, kurang lebih 173.
“Saat ini tinggal 87 penderita stunting. Sudah turun 50, 58 persen. Mudah-mudahan sesuai dengan target nasional di tahun 2024 Bolmong bebas dari stunting,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengatakan, anggaran pelayanan kontrasepsi akan diberikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten.
“Dulu diberikan oleh BKKBN Pusat untuk pelayanan kontrasepsi ke provinsi. Sekarang ini dipindah ke Kabupaten dalam hal ini diberikan kepada OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana). Ada dalam bentuk DAK fisik, ada BOKB yang non fisik, kita serahkan juga langsung ke kepala OPD KB.” kata Wardoyo.
Lanjut Wardoyo, untuk penanangan stunting pihaknya juga telah mengusulkan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI dituangkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik.
“Jadi nanti sebentar lagi kita diberikan tugas oleh bapak Presiden untuk mengelolah stunting. Saya pun dalam usulan kepada Kementrian Keuangan, maka anggaran pengelolaan stunting juga kami tuangkan dalam bentuk DAK baik fisik maupun non fisik BOKB. Jadi suksesnya program BKKBN di Kabupaten Bolmong tergantung dari kepala OPD KB,” ujarnya.
Selain itu, Ia juga menitipkan untuk pendataan Kepala Keluarga (KK). Dimana pendataan Keluarga di Bolmong berdasarkan laporan sudah 95 persen.
“Anggaran untuk pendataan keluarga semuanya akan diberikan ke daerah. Secara keseluruhan anggaran se Indonesia sebanyak Rp625 miliar untuk mendatangi 76 juta keluarga. Dan disini (Bolmong) mendekati 100 ribu keluarga yang harus didatangi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bolmong yang sudah mendukung pendataan keluarga, dan sudah 95 persen,” pungkasnya.
Turut hadir para asisten, pimpinan OPD Pemkab Bolmong, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
(Advertorial/ Erwin Makalunsenge)
Komentar