BolmongNews.com, Bolmong–Pemilihan Sangadi (Pilsang) atau Kepala Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) akan digelar pada Oktober 2019 nanti. Meski begitu pelaksanaan Pilsang di 105 Desa yang di Bolmong itu masuk kategori rawan akan konflik.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Bolmong Yusra Alhabsi, saat memimpin pembahasan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bolmong, Rabu (03/07/2019).
“Ini kan baru habis pemilu tensinya sangat tinggi dan rawan konflik,” ujar Yusra.
Yusra pun mengajukan beberapa pertanyaan perihal persiapan Pilsang. Namun mencuat bahwa DPMD tidak menganggarkan untuk pengamanan Pilsang.
“Dana pengamanan Pilsang ternyata tidak tertata, ini harus dianggarkan,” kata Yusra.
Menurut Yusra, beberapa caleg yang gagal dalam pileg lalu bakal maju di Pilsang.
“Jika pilsang panas dan dana pengamanan tidak ada, ini hal yang sangat berbahaya dan butuh perhatian khusus,” kata dia.
Sementara itu Kadis PMD Bolmong Ahmad Yani mengakui dana pengamanan tak tertata.
“Itu juga jadi perhatian kami karena bagaimana mau kasih makan sama tenaga keamanan,” kata dia.
Dikatakan Ahmad, pihaknya akan mengusulkan dana pengamanan pada APBD Perubahan nanti.
Ia optimistis dana itu akan tersedia. “Kita akan usulkan,” kata dia.
Ahmad menuturkan, pihaknya berupaya meredam kerawanan pilsang dengan cara memperkuat panitia.
“Biasanya penyebab sengketa adalah panitia yang tidak netral, nah kita perkuat di panitianya agar bekerja sesuai tupoksi, jangan belok kanan dan kiri,” kata dia.
Kapolsek Lolak AKP Romel Pontoh menyatakan, pihaknya membahas masalah pengamanan Pilsang dalam Anev Rabu pagi.
“Pada intinya kita siap amankan Pilsang,” kata dia.(Viko)
Komentar