BNews, BOLSEL — DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar rapat untuk membahas Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), di ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin, 3 Oktober 2022.
Rapat pembahasan Ranwal RPJMD tersebut dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii.
Pada sejumlah poin draf RPJMD yang dipaparkan Bappelitbangda, ada beberapa yang ditanggapi Ketika DPRD Bolsel, Arifin Olii. Diantaranya, terkait angka kemiskinan.
“Mengerucut terkait angka kemiskinan. Dari jumlah presentasi cukup tinggi, akan tetapi dari kuantitasnya relatif rendah, untuk itu perlu data yang valid,” kata Arifin.
Arifin DPRD berharap Dinas terkait untuk menyatukan persepsi menangani data. Dengan adanya data yang valid bisa menjadi rujukan suatu kebijakan yang terarah,” tutur Arifin
Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Zulkarnain Kamaru menambahkan, pentingnya sinkronisasi data miskin di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Data di Organisasi Perangkat Daerah terkait harus sinkron, jangan ada tumpang tindih atau bantuan yang tidak tepat sasaran,” kata Zulkarnain.
Zulkarnain yang juga Ketua Fraksi Trisakti PDI Perjuangan itu menegaskan harus ada persamaan persepsi terkait indikator keluarga miskin.
Rapat pembahasan Ranwal Perubahan RPJMD turut dihadiri Wakil Ketua Hartina Badu, Ketua Komisi I DPRD Fadly Tuliabu, Anggota DPRD Sumitro Moha, Petrus Keni, Jems Lontoh, Sunardi Kadullah, Plt Kepala Bappelitbangda Kadek Wijayanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Eus Daud, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Bolsel Fice Nur dan sejumlah staf Bappelitbangda Bolsel.
(Advertorial)
Komentar