BNews, BOLMONG – Penjabat Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Ir Limi Mokodompit MM, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) persiapan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun kebijakan 2022.
Rakor persiapan pengadaan ASN tahun 2022 itu, berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, 2022, Selasa 13 September 2022.
Rapat pun dipimpin langsung Menteripan-RB Abdullah Azwar Anas dan dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah serta Kepala BKPP Kabupaten/Kota Provinsi se-Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bolmong Umarudin Amba, membenarkan kehadiran Penjabat Bupati Limi Mokodompit di Rakor bersama Menpan-RB tersebut.
“Iya, Pak Limi ikut menghadiri Rakor tersebut,” kata Umarudin Amba, saat dihubungi Bolmong.News, Selasa 12 September 2022.
Umarudin Amba, pun menerangkan, untuk usulan pengadaan ASN Kabupaten Bolmong, saat ini masih menunggu kuota masing-masing daerah.
“Bolmong masih menunggu kuota,” singkatnya.
Selain itu, Pemkab Bolmong sendiri sudah mengajukan usulan ke Menpan-RB. Bahkan, usulan itu sudah dua bulan lalu dikirim.
“Usulan kita sudah ajukan di Menpan-RB, dan itu disampaikan dua bulan lalu,” sebutnya.
Namun, Kepala BKPP Kabupaten Bolmong Umarudin Amba, tak menyebutkan secara rinci usulan yang diajukan pihaknya.
“Soal berapa usulan yang diajukan ke Menpan-RB nanti saya cek kembali ke adminnya,” jelasnya.
Disamping itu, dalam arahannya di sela-sela memimpin rapat, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, penerimaam ASN untuk tahun kebijakan pengadaan ASN 2022, hanya dalam bentuk penerimaan PPPK.
Dan itu sesuai surat edaran MenpaRB/Nomor 8/1161/M.SM.01.00/Tanggal 27 Juli 2022.
“Pengadaan SN Tahun 2022 dilakukan hanya PPPK” tegas Menpan-RB.
Pada rapat tersebut, Menpan-RB bahkan menjelaskan, terkait arah kebijakan pengadaan ASN 2022, lebih berfokus pada beberapa hal. Salah satunya fokus pada pelayanan dasar yakni guru dan tenaga kesehatan.
Bahkan, Kemenpan-RB juga mendoronga usulan betuhan PPPK kepada instasni pusat maupun daerah, melalui kegiatan Couching Clinic, serta pembukaan atau perpanjagan masa pengisian usulan kebutuhan PPPK melalui aplikasi e-Formasi.
Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Reporter: Wahyudy Paputungan
Komentar