BOLSEL— Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru SPt mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, melalui virtual meeting di Swiss-Belhotel Maleosan Manado. Kamis, (27/05/2021).
Ada tiga hal utama yang ditekankan oleh Presiden Jokowi saat memberikan arahan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Pertama, Presiden minta BPKP dan APIP terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah.
“Hingga bulan Mei 2021 ini, realisasi belanja pemerintah baik pusat maupun daerah masih rendah. Yakni sekitar 15 persen untuk realisasi APBN dan 7 persen untuk APBD. Serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diketahui juga baru mencapai angka 24,6 persen,” kata Jokowi
Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program.
“Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini,” ujar Jokowi.
Poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.
“Integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran,” tegas Jokowi.
Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para Menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan.
“Kepada semua lembaga berikan akses dan informasi sehingga BPKP dan APIP bisa bekerja secara independen dan propesional sehingga akan mudah dalam pengawasan.” terang Jokowi.
(*/Wawan Dentaw)
Komentar