POLITIK–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, menerima kunjungan kerja (Kunker) dari sejumlah anggota DPRD Gorontalo Utara, Rabu (17/6/2020).
Kunker dari ketujuh anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara tersebut diterima langsung anggota legislatif, Abas Limbalo didampingi Kepala Bagian Umum Khaerudin Mamonto, diruangan Ketua DPRD Kotamobagu.
Usai pertemuan, Khaerudin Mamonto mengatakan, kunjungan mereka ini dalam rangka untuk melakukan study banding penanganan Covid-19 diwilayah Kotamobagu.
“Mulai dari aturan terkait pengelolaan anggaran penanganan covid-19, penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, sekaligus silaturahmi ke DPRD Kotamobagu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Hj. Aryati Polapa menuturkan, dampak covid-19 ada segi positif dan negatifnya bagi masyarakat. Olehnya, mereka selaku garis terdepan diwilayahnya banyak ditanyai soal penanganan virus tersebut.
“Kita disini juga saling sharing terkait covid-19. Misalnya bantuan langsung dari desa bersumber dari APBD yang kuotanya sekian, tapi ketika realisasi justru angkanya di bawah, karena yang lain sudah masuk PKH, juga di BLT pusat,” tuturnya.
Ia mengakui, pada prinsipnya penanganan covid-19 diwilayahnya dengan Kotamobagu memiliki kondisi yang sama.
“Karena ada bantuan bersumber dari APBD ketika kuota misalnya 4 ribu lebih realisasi hanya 600. Kurang lebih 14 persen kalau di kita karena yang lain sudah masuk BLT pusat dan PKH, sehingga ada desa mengambil kebijakan denga istilah yang terdampak. Nah itu ada regulasinya. Apa dasar desa laksanakan musyawarah untuk membuat daftar baru sasaran intervensi tadi karena anggaran masih banyak,” katanya.
Pihak mereka menyambangi Kotamobagu juga sekaligus mencari perbandingan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang harus diadakan dengan sangat hati-hati. “Makanya kami cari perbandingan, termasuk di Kotamobagu ini.” Jelasnya.(*/Erwin Makalunsenge)
Komentar