BOLMONGNEWS KOTAMOBAGU—Untuk mewujudkan proses pembangunan transparan dan berkualitas, Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, menggelar Expose bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (02/7/2018) di Aula Kejari Kotamobagu..
“Banyak hal yang kami rasakan sangat membantu tugas kami dalam pekerjaan konstruksi, tatkala program ini didampingi tim TP4D Kejari. Apalagi saat ini kami ada pengerjaan besar seperti jembatan yang perlu ada pendampingan,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bolmong, Chany Wayong.
Masukan hingga kritikan dari TP4D kata Channy, membuat pihaknya dan Pemkab Bolmong optimis dalam progres pekerjaan konstruksi akan berjalan baik dan transparan.
“Kami sangat optimis karena ada partner kerja yang memberi masukan, kritikan, sehingga saat pengambilan keputusan progres pekerjaan itu kami yakin dengan adanya pemdampingan mememberkan solusi terbaik, dan senantiasa bisa sharing meminta masukan sehingga pelaksanaan berlajan baik sesuai kontrak kerja,” ujarnya.
Channy mengungkapkan, Pemkab akan terus memaksimalkan proses pengerjaan hingga tuntas tanpa ada kendala dan memiliki kualitas yang baik.
“Janji saya kepada BPK bahwa di tahun 2018 ini, sebab ada beberapa pengerjaan yang dikoreksi. Sehingga tahun ini dengan adanya pendampingan TP4D hal itu akan mampu ditekan dan semua program pembangunan bisa sesuai dengan rencana yang tertuang dalam kontrak kerja dengan hasil yang paripurna,” tuturnya.
Ketua TP4D Kejari Kotamobagu, Evans Sinulingga SE, SH, MH, mengatakan, berdasarkan Nawacita Presiden Joko Widodo terkait pencegahan korupsi, pendampingan ini harus dilakukan.
“Terbentuknya TP4D ini adalah bagian dari pencegahan korupsi yang disetujui oleh Presiden Jokowi atas usulan Kejaksaan Agung. Sehingga itu, lewat TP4D ini kami akan melakukan pemdampingan hingga pengawasan sesuai dengan kontrak yang ada, dengan harapan hasil yang ada sangat berkualitas,” ujarnya.
Kasie Intel Kejari Kotamobagu ini menambahkan, setiap pengerjaan menggunakan anggaran negara, harus terkoordinasi dengan baik.
“Kita koordinasi terkait hal urgen yang perlu didiskusikan. Ini bagian juga keterbukaan. Setiap ada gangguan, hambatan, koordinasinke kami, sebab itu bahian juga dari fungsi TP4D,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejari Kotamobagu, Kepala Dinas PU-PR, Kepala Dinas Pendidikan, serta sejumlah ASN Pemkab Bolmong dan anggota TP4D Kejari Kotamobagu.(tr-01/ewin)
Komentar