KOTAMOBAGU— Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara bersama Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan SH, menerima kunjungan kerja (Kunker) Tim Korporatisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (9/11).
Tim Kementrian yang dipimpin Toni Nainggolan selaku Kepala Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis tersebut, dalam rangka monitoring serta evaluasi pelaksanaan Korporatisasi Petani di Kota Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Tatong menyampaikan, ucapan selamat datang kepada Ketua Tim beserta seluruh anggota dengan sapaan adat bahasa daerah Bolaang Mongondow.
“Atas nama pribadi, jajaran pemerintah daerah serta seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tim Kementerian Koordinator Perekonomian beserta Kemendagri RI di Kota Kotamobagu dengan bahasa adat kami, Dega Niondon Komintan.
Tatong menjelaskan, kunjungan tim dari kementerian ini, tentunya merupakan sebuah kesyukuran bagi pemerintah daerah serta masyarakat Kota Kotamobagu, karena paling tidak sudah bisa memotret kondisi Kota Kotamobagu dari berbagai aspek.
“Mudah-mudahan kunjungan ini akan membawa manfaat bagi kita di daerah, karena kehadiran ini bukan pribadi melainkan organisasi besar dalam hal ini kementerian yang insyaallah banyak hal yang akan kita peroleh dari pertemuan ini,” harapnya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Toni Nainggolan, menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari pemerintah daerah setempat terkait dengan kunjungan kerja timnya.
“Terima kasih ibu wali kota beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami di sini,” ucap Toni.
Adapun maksud dan tujuan kunjungan tersebut lanjutnya, sebagai tindaklanjut arahan presiden tentang pelaksanaan korporatisasi petani dan nelayan di seluruh Indonesia, dalam menetapkan 1 atau 2 percontohan yang bisa direplikasikan di daerah lain.
“Sehingga tujuan kami ke mari melihat kelembagaan di sini, bahwa sesuai informasi di kotamobagu sudah ada upaya membentuk korporatisasi yang terkait dengan komoditas kopi dan kakao yang bisa dikembangkan untuk menjadi pilot project nasional. Jadi kita disini untuk memotret dan melihat langsung kondisinya,” ujarnya.
Dikatakannya, sebagaimana instruksi presiden, dalam hal ini pemerintah mendorong petani membentuk kelompok. Hal ini dimaksudkan agar petani lebih mudah mengakses kendala-kendala yang ada. Seperti pupuk, benih hingga pembiayaan.
“Kami melihat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pertanian sangat besar dan itu salah satu nilai plus bagi Kotamobagu. Jika daerah ini kemudian ditetapkan sebagai pilot project, tentunya akan memberikan manfaat banyak, karena didukung sejumlah kementerian. ada Kementerian Pertanian, Koperasi, PDT, Perdagangan serta Perindustrian dan itu sudah dilakukan di 7 pilot project yang sudah ditetapkan tahun ini. 6 ada di Pulau Jawa, 1 saja tentang perikanan dan budidaya yang berada di pulau Sumatera Utara. Harapan kita ini bisa diperluas, jadi tidak hanya terfokus di Pulau Jawa dan Sumatra, tapi juga di Kalimatan, Sulawesi, Maluku dan Papua.,” tandasnya.
Kegiatan yang digelar di aula Rumah Jabatan Wali Kota Kotamobagu ini, turut dihadiri, Kasubid Kebijakan Pembiayaan dan Kelembagaaan Kunto Nugroho, Peneliti Madya Badan Litbang Kemendagri Heri Saksono, Mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Novly G. Wowiling, Sekda Kotamobagu Sande Dodo, para Asisten, Pimpinan OPD, Camat seerta Lurah dan Kepala Desa Se Kota Kotamobagu.
(Advertorial/Laras Dondo)
Komentar