BNews, Bolsel — Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid menghadiri Sarasehan Nasional yang digagas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Rabu (19/11/2025), malam.
Agenda strategis ini digelar di Ruang C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, dan menjadi pembuka rangkaian sarasehan di tujuh provinsi yang disiapkan MPR.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, Wakil Gubernur Dr. Victor J. Mailangkay, SH, jajaran MPR RI, unsur Forkopimda, dan para kepala daerah dari berbagai wilayah di Sulut.
Sarasehan ini memfokuskan pembahasan pada obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan, sekaligus instrumen investasi publik yang dianggap potensial memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Obligasi daerah dipandang mampu mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat untuk bersama-sama membiayai pembangunan. Instrumen ini juga dinilai sejalan dengan visi Presiden dalam memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
MPR menyebut Sulawesi Utara sebagai provinsi pertama penyelenggaraan sarasehan, sebuah pilihan yang dianggap simbolis karena daerah ini dikenal sebagai tanah yang melahirkan banyak tokoh bangsa. Selain diskusi nasional, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran UMKM daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasukkan sejumlah visi dan misi daerah ke dalam pembahasan obligasi nasional. Di antaranya:
Pencegahan dan pemberantasan KKN serta narkoba, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Penguatan perekonomian daerah, Peningkatan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional.
Namun, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan perekonomian daerah menjadi prioritas utama. Hal ini karena agenda tersebut berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Sulut, terutama melalui program pemberdayaan koperasi, UMKM, usaha mikro, serta pengembangan sarana pertanian.
Gubernur juga menyoroti sejumlah tantangan dalam penerbitan obligasi dan sukuk daerah. Salah satunya adalah rendahnya literasi mengenai instrumen ini, baik di kalangan pemerintah daerah, legislatif, maupun masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan perlunya Debt Management Unit (DMU) sebagai unit khusus yang memiliki kewenangan teknis dalam mengelola obligasi daerah.
“Pengelolaan obligasi daerah harus ditangani oleh unit khusus yang memiliki kompetensi, yaitu Debt Management Unit. Ini memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar siap,” kata Gubernur.
Gubernur meminta pemerintah pusat turut memberikan pendampingan kepada daerah yang berencana menerbitkan obligasi maupun sukuk daerah. Pendampingan tersebut mencakup penyusunan regulasi, pendirian DMU, hingga pemberian insentif dari pemerintah pusat dan pasar modal.
Dukungan ini dinilai penting agar pelaksanaan obligasi daerah berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi pemerintah daerah.
Di akhir sambutannya, Gubernur Sulut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya sarasehan nasional ini, termasuk para kepala daerah yang hadir.
Kehadiran Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan opsi pembiayaan pembangunan yang modern, inovatif, dan sesuai kebutuhan daerah.
Reporter: Wawan Dentaw
Komentar