BNews, KOTAMOBAGU — Lembaga survei Poltracking Indonesia menyatakan secara resmi tidak pernah melakukan survei terkait Pilkada di Kota Kotamobagu tahun 2024.
Pernyataan ini menyusul setelah adanya hasil survei yang mencatut nama lembaga Poltracking beredar luas di media sosial.
Hasil survei yang mengatasnamakan Poltracking Indonesia ini muncul dalam sebuah postingan sejumlah warganet melalui Facebook.
Dalam unggahan di Facebook itu, seperti dalam suasana kampanye dialogis.
Terlihat sebuah layar yang menampilkan hasil survey tiga pasangan calon. Paslon nomor urut 1, Medy Makalalag dan Syarif Mokodongan, atau yang dikenal dengan nama “MESRA” berada di depan layar.
Dalam visual yang beredar itu, disebutkan bahwa Paslon MESRA unggul dengan perolehan 46,2%, disusul oleh Paslon nomor urut 2 WINER dengan 32,4%, serta Paslon nomor urut 3 NK-STA yang meraih 9,3%. Sementara itu, 12,1% responden disebut belum menentukan pilihan.
Menanggapi informasi tersebut, Poltracking Indonesia segera memberikan klarifikasi resmi melalui email kepada sejumlah media dan pihak terkait.
Dalam pernyataan tersebut, Ahmad Luthfi, Research Supervisor Poltracking Indonesia, menegaskan, bahwa lembaga mereka sama sekali tidak terlibat dalam survei tersebut.
“Kami menegaskan bahwa hingga saat ini Poltracking Indonesia belum pernah melaksanakan survei di Kotamobagu,” terangnya.
Ahmad Luthfi juga menyayangkan tindakan pihak-pihak yang menggunakan nama lembaga mereka, tanpa izin dan berpotensi merugikan kandidat lain.
“Kasus ini akan kami serahkan ke tim hukum untuk ditindaklanjuti,” tulis Ahmad Lutfi dalam pernyataannya.
Poltracking Indonesia secara tegas menyatakan bahwa isu survei Pilkada Kotamobagu 2024 yang mencatut nama mereka adalah hoaks.
Lembaga tersebut menegaskan untuk menindak tegas pihak-pihak yang menyebarkan informasi palsu dan merusak reputasi mereka.
Pemilih dan masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi, terutama menjelang Pilkada, agar tidak terpengaruh oleh berita palsu yang bisa menyesatkan opini publik.
Sayangnya, upaya konfirmasi belum mendapat tanggapan dari Paslon yang mencatut nama lembaga Poltracking itu.***
Komentar