BNews, BOLTIM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibawah kepemimpinan Bupati Sam Sachrul Mamonto.
Torehan prestasi ini diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) kepada Pemkab Boltim atas pengelolaan keuangan yang dinilai baik.
Penyampaian pendapat WTP ini dilakukan secara langsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jumat (3/5/2024).
Menariknya capaian ini merupakan rentetan yang ke 11 kali diraih Pemkab Boltim secara beruntun. Bupati Sachrul mengaku bersyukur sekaligus mengapresiasi OPD Boltim yang terus bekerja keras.
“Capaian ini tidak lepas dari OPD yang mampu mempertahankan opini WTP,” kata Sachrul.
Bupati juga mengapresiasi Ketua BPK Perwakilan Sulut dan jajaran yang dari tahun ke tahun melakukan audit secara optimal di Kabupaten Boltim.
Ditambahkannya, sejak awal pemeriksaan laporan keuangan oleh tim auditor BPK, Pemkab Boltim menyajikan laporan keuangan yang baik dan semua SKPD berpikiran kooperatif.
“Atas kerja sama dan ketekunan kita semua, hasilnya tidak ada kendala dalan proses pemeriksaan, dan sejak awal juga kita optimis bisa meraih WTP lagi,” ungkapnya.
Terkait itu, lanjut Bupati, dirinya berharap jajaran SKPD agar tidak terlena dengan pencapaian tersebut, Namum menjadi penyemangat untuk lebih ditingkatkan lagi.
“Prestasi ini harus jadi pemicu dan pemacu semangat bagi kita semua agar kedepannya prestasi ini bisa dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi. Prestasi ini juga sekaligus menjadi energi positif bagi kita untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah tercinta Bolaang Mongondow Timur,” tegas Sachrul.
“Saya hanya datang berfoto menerima hasilnya disini, sedangkan yang bekerja kalian semua (SKPD Kepala),” sambungnya.
Bupati Sachrul yang didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum dan beberapa Kepala SKPD menilai penghargaan tersebut merupakan wujud konsistensi dan hasil kerja keras, kerja cerdas, serta kolaborasi seluruh jajaran pemerintahannya dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan transparan.
Tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah.
“Kami terus berupaya memberikan yang terbaik melalui pengelolaan keuangan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
Reporter: Rizaldi Modeong
Komentar