BNews, BOLSEL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penurunan Stunting.
Kegiatan Rakor itu untuk memastikan jalannya komitmen dan koordinasi seluruh stakeholder penanganan stunting di daerah.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati, Iskandar Kamaru, di Lapangan Futsal Kawasan Perkantoran Panango, Rabu (4/12/2024).
Iskandar menjelaskan, bahwa prevalensi stunting di Bolsel berdasarkan pengukuran terkini pada Oktober 2024 adalah sebesar 2.05 %, dengan jumlah 109 balita yang dikategorikan stunting dan tersebar di 42 desa lokus stunting.
“Mudah-mudahan angka ini akan menurun dan tidak bertambah,” ujarnya.
Iskandar berharap kedepan ini menjadi tanggung jawab semua.
“Karena pencegahannya bukan hanya pada saat ibu hamil, tapi perencanaan nikah pun harus seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Agama yaitu tidak boleh pada usia dini,” ujarnya.
Top eksekutif ini pun meminta dalam penanganan stunting agar dilakukan secara terpadu dan terintegrasi serta melibatkan koordinasi banyak pihak, dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang bersih.
“Kita pastikan air yang dikonsumsi harus bersih dan pembuangan limbah rumah tangga harus sesuai, jangan sampai tercemar,” terangnya.
Lanjutnya,.di tingkat desa harus terjalin koordinasi yang baik antara petugas posyandu dan kader PKK.
“Dalam melakukan pendataan benar – benar akurat dan pastikan didata tidak hanya berapa jumlah balita tapi juga jumlah ibu hamil,” katanya.
Di sisi lain, Iskandar mengucapkan rasa syukur karena warga masih mempunyai rumah yang layak dan jamban yang baik.
Karena sejauh ini pemerintah daerah terus berupaya memberikan perhatian pada bidang tersebut.
“Alhamdulilah pembangunan jamban di Bolsel sudah ada sekitar sebelas ribu unit dan rumah layak huni sudah dua ribu sembilan ratusan unit yang sudah kita bangun,” ungkapnya
“Kegiatan ini adalah salah satu upaya mengakselerasi penurunan stunting di tingkat kabupaten serta mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan program pada perangkat daerah, perangkat desa dan pemangku kepentingan lainnya,” pungkasnya.
(ADVERTORIAL)
Komentar