BNews, KOTAMOBAGU – Pemkot Kotamobagu saat ini tengah melakukan verifikasi data kemiskinan ektrem di wilayahnya. Verifikasi dilakukan di semua desa dan kelurahan.
Kepala Bappelitbangda melalui Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda, Fahmi Iman, mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Saat ini sedang memverifikasi data P3KE. Mudah-mudahan minggu depan sudah diperoleh semua datanya,” katanya, Kamis (26/1/2023) kepada Bolmong.News, usai rapat koordinasi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), di Aula Bapelitbangda Kotamobagu.
Fahmi mengungkapkan, sesuai rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin ekstrem di Kotamobagu sebanyak 980 jiwa.
“Salah satu kriteria miskin ekstrim adalah pendapatan perhari sebesar atau kurang dari Rp11.000 atau sekitar Rp330 ribu perbulan,” ungkapnya.
Penduduk miskin ekstrim ini tersebar di empat kecamatan di daerah tersebut.
“Kami berharap data yang disebut dalam rilis BPS ini akan ditemukan secepatnya, agar intervensi program juga akan cepat dilaksanakan,” kata dia.
Fahmi menjelaskan, setelah verifikasi data, akan dilakukan lagi pemetaan penyebab terjadinya miskin ekstrem tersebut.
“Apakah karena tidak bekerja atau ada sebab lain. Setelah itu, kemudian ada intervensi program, termasuk juga program dana desa dan padat karya harus mengutamakan mereka,” jelasnya.
Fahmi menambahkan, mengatasi masalah kemiskinan ektrem ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak.
“Nantinya akan ada program terintegrasi dengan melibatkan semua pihak terkait. Termasuk lembaga sosial lainnya. Target kita di tahun 2024 Nol Miskin Esktrim di Kotamobagu, ini juga sesuai dengan intruksi Presiden,” tamabahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemkot Kotamobagu juga berencana membuat program bapak asuh.
“Bapak asuh ini adalah orang-orang atau sekelompok masyarakat yang bisa membantu seseorang untuk keluar dari miskin ekstrim,” terangnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air.
Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.
“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/09/2022) tahun lalu dilansir dari setkab.go.id.
Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address.
Sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.
“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.
Reporter: Miranty Manangin.
Komentar