BolmongNews.com, Boltim— Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) akan menerapkan kepedulian gender dalam analisis, formulasi, implementasi dan pemantauan suatu kebijakan melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG), dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Boltim.
Berdasarkan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Manado, yang mengikutsertakan pihak Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP3A), dan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boltim, program PUG akan diterapkan tahun ini.
Kepala Inspektorat Daerah Boltim, Dra. Meike Mamahit MAP menjelaskan, program PUG merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis.
Untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia dari aspek rumah tangga, masyarakat dan negara, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
“Tujuan dari Sosialisasi PUG untuk memberikan pengetahuan yang memadai mengenai arti pentingnya penerapan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segenap bidang kehidupan. Diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini maka tidak ada lagi bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan dimasyarakat Boltim,” ungkap Meyke, pada Rabu (26/06).
Menurutnya, bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa perempuan di negeri ini sering dihadapkan pada aturan sosial dan budaya masyarakat setempat yang lebih mengutamakan laki-laki. Padahal bisa jadi dari segi kemampuan dan keterampilan, perempuan mungkin mampu mengungguli laki-laki.
“Tapi ya itu tadi, aturan sosial dan budaya tersebut telah bertahun-tahun tertanam kuat dan menjadikan gerak langkah perempuan untuk maju menjadi terhambat, katanya.
Meyke mencontohkan misalnya pada suatu keluarga miskin di daerah pedesaan yang memiliki anak laki dan perempuan. Kedua-duanya berkeinginan kuat untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, karena terbentur keadaan ekonomi dan hanya mampu menyekolahkan 1 anak saja, maka diambillah keputusan untuk menyekolahkan anak lelaki dengan asumsi bahwa anak laki-laki adalah tulang punggung keluarga yang nantinya diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.
“Orang tua tersebut mungkin berpikir bahwa pendidikan memang penting, tetapi ada yang keliru dari pemikirannya tersebut, yaitu mengalahkan keinginan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi hanya karena dianggap bahwa yang mampu menopang ekonomi keluarga itu adalah anak laki-laki,” jelas Meyke.
Terkait pemberlakuan program tersebut, saat ini pihak Bappeda tengah membentuk kelompok kerja (Pokja) PUG. Nantinya pokja akan menyusun perencanaan program berdasarkan perubahan rencana kerja pada satuan kerja terkait.
“Tentu saja kesetaraan gender ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan perempuan lantas dapat bertindak dengan semau-maunya. Kita harapkan dengan program ini akan menopang pembangunan daerah kedepan,” tukasnya. (Lee)
Komentar