BNews, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto akhirnya angkat bicara terkait pemeriksaan di KPK yang dilakukan pada Selasa (16/5/2023).
Sachrul mengatakan bahwa benar ada panggilan KPK terkait klarifikasi soal LHKPN miliknya pada periode pelaporan 2022.
Menurut Sachrul, selain pemeriksaan, KPK juga meminta sejumlah dokumen pendukung seperti sertifikat tanah dan PBB dan pembelian aset sebelum dan sesudah menjadi pejabat Negara.
“Benar tadi saya sudah mengisi formulir dan melakukan klarifikasi, di bagian klarifikasi LHKPN, tentu pemeriksaan ini baik, sebab KPK memiliki metode sendiri dalam melakukan klarifikasi dan ini membuat kami mengerti bahwasanya pelaporan LHKPN menjadi sangat penting untuk pejabat Negara, “ ungkap Sachrul kepada wartawan Rabu (17/05/2023).
Sachrul mengatakan bahwa intinya ada sejumlah aset yang sudah di hapus, tapi muncul dalam pelaporan LHKPN-nya tahun 2022, hal inilah yang diperbaiki.
“Jadi kalau ada aset yang di jual harus dilengkapi dengan bukti jual beli, begitu juga kalau ada aset yang bertambah harus di lengkapi dokumennya serta sumber perolehannya” tambahnya lagi.
Sachrul juga berpesan kepada masyarakat Boltim agar tetap tenang dan tidak usah menangapi berbagai komentar miring di media sosial dan facebook, karena hanya membuang buang energi.
“Pasti semakin tinggi pohon semakin kencang dihantam angin, jadi kalau tidak mau dihantam angin, maka jadilah rumput, tapi harus rela terinjak injak, hidup ini pilihan dan semua jabatan memiliki resiko,” ujar Sachrul yang juga mantan jurnalis itu.
Reporter: Gazali Potabuga
Komentar