Bupati Bolsel Buka Musrenbang RKPD Tahun 2022

BOLSEL—Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H Iskandar Kamaru SPt didampingi Wabup Deddy Abdul Hamid membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bolsel Tahun 2022, di lokasi objek Wisata Mangrove Desa Transpatoa Kecamatan Helumo, Senin (29/03/2021).

Bupati menyampaikan penyusunan RKPD tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana RKPD tahun 2022 disusun secara paralel bersamaan dengan penyusunan RPJMD 2021-2026.

“RKPD 2022 disusun berdasarkan orientasi proses melalui pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top down dan bottom up. Penyusunan RKPD ini dilakukan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan, dan bukan sekedar berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah,” kata Bupati.

Lanjut Bupati, musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD.

“Dan merupakan sarana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bosel untuk pembangunan berkaitan dengan isu-isu strategis. Antara lain, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, disparitas wilayah, infrastruktur, indeks pembangunan manusia, angka pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, pertanian dan perikanan, energi , peningkatan kemampuan daya saing koperasi, UMKM dan industri, kerjasama daerah, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

“ini harus mampu kita jawab dan dituntaskan dengan program kegiatan yang benar-benar bersentuhan langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada,” kata Bupati.

Bupati berharap, para kepala perangkat daerah agar lebih serius dan benar-benar mencurahkan pikiran dan tenaganya, dalam menyusun program kegiatan yang benar-benar memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah.

“Keluarkan semua ide, gagasan kita untuk masyarakat dan Bolsel yang lebih hebat lagi,” ujarnya.

Menurut Bupati, tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bolsel dalam RKPD 2022 sudah diselaraskan dengan tema RKP dan prioritas nasional. Yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dengan 7 prioritas Nasional serta proritas pembangunan Provinsi Sulut.

“Semuanya ini sudah selaras dengan prioritas nasional sampai ketingkat daerah, salah satunya juga pemulihan ekonomi dampak dari Corona virus Covid-19,” terangnya.

“Karenanya, tema dan proritas pembangunan Kabupaten Bolsel adalah “Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui penguatan ketahanan sosial, ketahanan pangan dan peningkatan infrastruktur” sambungnya.

Selain itu, Bupati berharap, agar ada masukan dan saran serta kritik membangun untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Bolsel tahun 2022,  untuk mewujudkan Kabupaten Bolsel yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong yang berdasarkan Pancasila.

“Saya minta semua stackholder yang terlibat untuk bisa memberikan masukan dan saran demi penyempurnaan RKPD tahun 2022,” kata Bupati.

Sementara, Gubernur Olly Dondokambey diwakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Abdullah Mokoginta, dalam sambutannya mendorong agar penyusunan RKPD Kabupayen Bolsel mampu menetapkan indikator makro dan variabel-variabel pembangunan yang tepat, supaya pembangunan daerah akan terarah.

“Saya harapkan indikator dan variabel dalam penyusunan RKPD ini akan terarah dan berkelanjutan” ucap Mokoginta.

“Sehingga nantinya akan berimplikasi pada kemajuan Kabupaten Bolsel yang akan menopang capaian visi pembangunan Provinsi Sulut tahun 2021-2026 menuju sulut maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” tandasnya.

 

Betikut 5 prioritas daerah Kabupaten Bolsel:

  1. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dan kesehatan
  2. Menurunkan angka kemiskinan
  3. Meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan pangan
  4. Meningkatkan sektor UMKM
  5. Peningkatan pembangunan infrastuktur berbasis lingkungan.

(Wawan Dentaw)

Komentar