BNews, BOLSEL – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa (PKD) dan Koperasi Merah Putih, sebagai pilar perekonomian desa.
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Swiss Meleosan Manado, Rabu, (02/07/ 2025), dibuka secara langsung oleh Bupati Bolsel Iskandar Kamaru.
Kegiatan Bimtek itu bertujuan untuk membekali pengurus desa dan koperasi dengan pengetahuan dan keterampilan, dalam mengelola keuangan desa dan badan usaha secara efektif dan akuntabel.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolsel, Ramli Abdul Madjid, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan dibagi dua gelombang.
Gelombang pertama terdiri dari 40 desa. Yaitu desa di Kecamatan Posigadan, Tomini, Helumo dan Pinolosian Tengah.
“Untuk gelombang kedua ada 41 desa terdiri desa di Kecamatan Bolaang uki, Pinolosian dan Pinolosian timur,” kata dia.
Waktu pelaksanaan kata Kadis PMD, untuk gelombang pertama di mulai tanggal 2-5 juli 2025 dan untuk gelombang ke dua tanggal 7-10 .
Ramli menjelaskan dalam pemberian materi narasumbernya langsung dari kementrian koperasi, Sekprov Tahlis Gallang, BPKP, KPP Pratama Kotamobagu, BPKPD Bolsel , Inspektorat Bolsel, Kominfo, Bpjs Ketenagakerjaan Kotamobagu, Polres Bolsel terakhir dari Dinas PMD sendiri.
Dirinya meminta agar para peserta Bimtek dapat menyimak dan memahami semua materi yang disampaikan oleh para narasumber.
“Dipahami dengan baik karna ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa dan juga menyangkut koperasi desa merah putih,” kata Ramli.
Ia juga menegaskan, di setiap desa harus memiliki website. Sehingga diharapkan kepada semua desa agar mengirim berkas untuk pembuatan website.
Di tempat yang sama Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, memberikan arahan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dan komitmen pemerintah daerah, untuk memperkuat kapasitas aparatur desa.
“Oleh karena itu peningkatan kapasitas perangkat desa bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi sebagai langka strategis untuk memastikan para penggerak desa mempunyai kemampuan,” terang Bupati.
Bupati juga menegaskan kepada semua Sangadi dan dan perangkat desa agar pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.
Karena, terang Bupati, pertanggung jawaban untuk desa yaitu APBDES dan harus disampaikan ke publik sebagai mana amanat UU nomor 32.
“Alokasi dana desa sempat terkena efisiensi. Tetapi ada juga anggaran desa yang dikembalikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk melakukan kegiatan yang menunjang, termasuk untuk pendidikan dan sebagainya,” kata Iskandar.
Terkait dengan BPJS, Iskandar mengimbau kepada semua desa agar meminta data ke dinas ketenagakerjaan.
“Untuk bolsel sendiri baru saja mendapat penghargaan PARITRANA AWARD ranking dua SE sulut dengan capaian 21 ribu Bolsel sudah tercover di BPJS ketenagakerjaan,” tuturnya.
Iskandar menambahkan, akan membuat edaran atau peraturan bupati.
“Nanti ada Perbup yang bisa masuk ke dana duka itu umur 60 tahun ke atas dan sisanya masuk ke BPJS ketenagakerjaan,” tambahnya.
Iskandar berpesan kepada semua perangkat desa agar saling menghargai dan menghormati, agar tidak timbul hal hal yang tidak diinginkan.
Diketahui peserta yang mengikuti kegiatan ini yaitu para Sangadi, Sekertaris desa, kaur keuangan dan operator se Kabupaten Bolsel.
(Advertorial)
Komentar