BOLMONG – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), menerima kunjungan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) wilayah Manado, Selasa (28/9).
Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag bersama rombongan, disambut di ruang kerja Asisten II Zainudin Paputungan, Kantor Bupati Bolmong, Lolak.
Adapun dalam pertemuan tersebut, membahas terkait Memorandum Of Understanding (MoU) dan PKS, tentang pendidikan dan pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta pengiriman PMI ke luar negeri.
Zainuddin Paputungan mengungkapkan, pertemuan dengan UPT BP2MI Manado sebagai tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong. Tentu ini sangat membantu daerah dalam hal mengatasi pengangguran.
“Karena ini nantinya, para pekerja akan diberangkatkan ke negara Jepang,” ungkap Zainudin usai pertemuan dengan BP2MI.
Lanjutnya, namun sebelumnya akan ada dulu semacam pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang akan bekerjasama dengan Pemkab Bolmong.
“Untuk penggarannya sendiri, dalam perorangan kurang lebih Rp 12.500.000,” jelasnya.
“Jika sudah disetujui, Insya Allah akan pemerintah daerah akan sediakan 50 orang untuk dididik di LPK selama 6 bulan. Dan ini khusus putra/putri kita di Kabupaten Bolmong. Namun, kita akan lihat dulu kemampuan keuangan daerah dan atas petunjuk pimpinan,” imbuhnya.
Disamping itu, Kepala UPT BP2MI Manado Hendra Makalalag mengatakan, ini merupakan agenda dalam rangka pembahasan MoU dan PKS bersama dengan dinas terkait yang dipimpin langsung Asisten II.
“Ini merupakan tindak lanjut pembicaraan antara UPT BP2MI Manado dengan Ibu Bupati Yasti, beberapa waktu lalu, pada tanggal 1 September lalu,” kata Hendra.
Lanjut dia, apa yang menjadi pokok pembicaraan hari ini, merupakan poin-poin yang akan dilaksanakan, baik pihaknya maupun pemerintah daerah.
“Alhamdulillah hari ini juga, sudah bisa dinyatakan Pemkab Bolmong, untuk menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI, untuk anggaran 2022,” jelas dia.
Pihaknya pun, mengapresiasi Pemkab Bolmong. BP2MI Manado telah mendapat suport dari pemerintah daerah.
“Tentunya ini bagian dari pelaksanaan amanat undang-undang nomor 18 Tahun 2017 pasal 41. Ini yang menjadi dasar berpijak bagi BP2MI dan Pemkab Bolmong, untuk kerjasama perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Hendra.
Diketahui, turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris BKD Bolmong Fanny Irawan, Tim Disnaker Bolmong, beserta tim tombongan kerja UPT BP2MI wilayah Manado.
(Yudi Paputungan)
Komentar