BolmongNews.com, Boltim— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Rabu (12/06), menggelar agenda Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan peraturan daerah (Ranperda) penyampaian Laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Ranperda diserahkan langsung Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH, kepada Wakil Ketua DPRD Boltim, Sumardia Modeong, yang juga didampingi Wakil Bupati Drs. Rusdi Gumalangit.
Sumardia mengatakan, dalam hal ini pihak DPRD sangat mengapresiasi kinerja Pemkab Boltim dengan mampu mempertahankan dan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-6 secara berturut-turut. Kata dia, tentunya capaian ini tak lepas dari kerjasama tim yang sangat baik sehingga yang diharapkan dapat terlaksana.
“WTP ke enam ini meruapakan capaian yang sangat luar biasa dalam tata kelola keuangan negara. DPRD dalam hal ini sangat meng apresiasi prestasi ini,” ujar Sumardia.
Bupati Boltim Sehan Salim Landjar SH mengungkapkan, bahwa gelaran Paripurna yang dilaksanakan bukan semata merupakan ceremonial biasa. Kata dia, dengan prestasi kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif sehingga mampu menghantarkan Boltim mendapatkan opini WTP kembali hingga kali ke 6.
“Ini merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagai perubahan nomor 9 tahun 2015. Pemda berkewajiban membuat laporan keuangan paling lambat 6 bulan setelah akhir tahun anggaran, dan subtansinya adalah capaian tahun anggaran yang sudah dilaksanakan,” pinta Bupati.
Bupati mengakui, opini WTP yang diraih juga merupakan motivasi dan dorongan DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi dibaktikan, penghargaan dan apresiasi kepada teman-teman pimpinan pemerintah daerah, SKPD juga ASN yang telah bekerja keras untuk itu. Walau dengan keterbatasan mereka bersama sekda telah memberikan arahan dan pengawasan,” tuturnya.
Bupati pun mengingatkan, bahwa walaupun telah berhasil dengan WTP ke-6 jangan membuat larut dalam uforia sehingga menjadi lengah kedepannya. Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) akan lebih memperketat pengawasan jika pengelolaan keuangan akan lebih terarah.
“Saya berharal capaian ini lebih memotivasi kita dan berinovasi dimasa yang akan datang. Saya bangga atas kerjasama dan kerja keras yang kalian berikan untuk daerah,” tandasnya. (Lee)
Komentar