BNews, BOLSEL — Wakil Bupati (Wabup) Bolaang Mongondow Selatan, (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, memimpin langsung agenda Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan itu digelar di Ruang Rapat Berkah, Komplek Perkantoran Panango, Senin (06/04/2026).
Pertemuan ini menandai dimulainya audit rinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran 2025, sebagai tahapan lanjutan setelah penyerahan laporan keuangan kepada BPK.
Dalam sambutannya, Wabup Deddy menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar proses pemeriksaan berjalan profesional dan sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terbuka dalam seluruh tahapan audit.
“Selamat datang kembali di Kabupaten Bolsel. Kami berharap pemeriksaan ini berjalan lancar hingga selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Deddy.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan APBD 2025 telah diselesaikan dan siap untuk diuji secara menyeluruh oleh tim auditor. Meski demikian, ia tidak menampik kemungkinan masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan program.
“Kami sangat mengharapkan masukan dari BPK dalam proses ini. Ini penting sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah ke depan,” tambahnya.
Namun demikian, Deddy juga memberi penekanan serius kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak bersikap lamban atau menghambat proses pemeriksaan.
Ia meminta seluruh OPD bersikap kooperatif dan responsif terhadap setiap permintaan data dari auditor.
“Saya minta tidak ada yang menunda. Semua OPD harus siap dan cepat dalam merespons kebutuhan data agar proses audit berjalan efisien dan objektif,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulut, Erlangga Patikawa, menjelaskan bahwa pemeriksaan lanjutan merupakan kewajiban bagi setiap daerah yang telah menyerahkan LKPD.
Audit ini akan menjadi dasar dalam pemberian opini atas laporan keuangan daerah, termasuk target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Pemeriksaan di Bolsel dijadwalkan berlangsung selama empat minggu dua hari. Kami berharap ada koordinasi yang intens selama proses ini berlangsung,” ungkap Erlangga.
Ia juga menambahkan, pada minggu ketiga dan keempat tim akan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Selain itu,
Ia mengingatkan pentingnya menjaga kode etik selama proses audit, termasuk memastikan seluruh komunikasi dilakukan secara resmi di lingkungan kantor pemerintahan.
Rencananya, pemeriksaan lapangan oleh tim BPK akan mulai efektif dilaksanakan pada Selasa (07/04/2026). Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan surat tugas dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada Wakil Bupati Bolsel.
Dengan dimulainya audit ini, publik kini menanti sejauh mana komitmen transparansi dan akuntabilitas Pemkab Bolsel benar-benar diuji, tidak sekadar menjadi formalitas tahunan dalam meraih opini WTP.
Wawan Dentaw/Infotorial
Komentar