BNews, BOLSEL — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, turut mendampingi Bupati Bolsel Iskandar Kamaru bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid dalam agenda audiensi strategis dengan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (04/03/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolsel dalam mendorong usulan penetapan kawasan transmigrasi bertajuk “Timur Tengah Ideal”,
Dimana sebuah konsep yang digadang-gadang sebagai motor baru pemerataan pembangunan sekaligus penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Bolaang Mongondow.
Rombongan Pemkab dan DPRD Bolsel diterima langsung oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, bersama jajaran pejabat strategis kementerian, mulai dari Direktur Jenderal PPKTRANS hingga para direktur teknis yang menangani perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
Dalam forum tersebut, pembahasan berfokus pada peluang percepatan pembangunan kawasan transmigrasi sebagai bagian dari agenda nasional pemerataan pembangunan.
Pemerintah daerah memaparkan kesiapan wilayah, termasuk potensi sumber daya serta infrastruktur penunjang yang dinilai layak untuk dikembangkan.
Namun, di balik optimisme yang disampaikan, muncul pertanyaan klasik, sejauh mana kesiapan riil daerah dalam mengelola kawasan transmigrasi agar tidak berujung pada proyek mangkrak atau sekadar program administratif?
Ketua DPRD Bolsel, Arifin Olii, menegaskan bahwa kehadiran legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen dalam mengawal kebijakan strategis daerah.
“Pada prinsipnya DPRD mendukung langkah pemerintah daerah. Namun yang lebih penting adalah memastikan program ini benar-benar berdampak pada masyarakat, bukan hanya berhenti pada tahap perencanaan,” ujarnya.
Menurut Arifin, rencana pengembangan kawasan transmigrasi memiliki potensi besar dalam membuka ruang ekonomi baru, memperluas kawasan permukiman, hingga mendorong pemerataan penduduk.
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya perencanaan matang, terutama terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Belajar dari sejumlah program transmigrasi di berbagai daerah, tidak sedikit yang menghadapi persoalan klasik seperti minimnya fasilitas dasar, konflik lahan, hingga ketidaksiapan masyarakat lokal.
“DPRD akan mengawal mulai dari tahap perencanaan hingga penganggaran. Jangan sampai program besar ini hanya menjadi beban baru tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, konsistensi kebijakan, serta kemampuan menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Bolsel berharap dukungan penuh dari Kementerian Transmigrasi agar usulan tersebut dapat masuk dalam prioritas pengembangan kawasan transmigrasi nasional.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bolsel Marzanzius Arvan Ohy, Asisten III Setda Wahyudin Kadullah, Kepala Bappeda Rikson Paputungan, Kepala BPKAD Lasya Manonto, serta jajaran pejabat lainnya.
Infotorial
Komentar