BNews, BOLSEL – Isu perlindungan lingkungan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Bertempat di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (25/2/2026), Forum Tahunan Kolaborasi Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean digelar sebagai ruang evaluasi dan penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan kawasan bernilai konservasi tinggi tersebut.
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamaru, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan lingkungan saat ini tidak hanya menyangkut apa yang tampak di permukaan, tetapi juga potensi sumber daya yang terkandung di dalamnya. Karena itu, menurutnya, pendekatan pengelolaan harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif.
“Masalah lingkungan hari ini bukan hanya yang terlihat di atas permukaan tanah, tetapi juga potensi yang ada di dalamnya. Dibutuhkan solusi konkret melalui kolaborasi semua pihak agar keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian tetap terjaga,” tegas Bupati.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan langkah ke depan dalam pengelolaan Koridor Hidupan Liar Tanjung Binerean, yang memiliki nilai penting terhadap kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Bolsel dan sekitarnya.
Dalam paparannya, Bupati mengungkapkan bahwa wilayah Bolsel kini telah masuk dalam kategori kawasan dengan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV).
Status ini, lanjutnya, akan segera ditindaklanjuti ke tingkat nasional melalui koordinasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), guna memperkuat legitimasi dan dukungan kebijakan pusat terhadap upaya perlindungan kawasan tersebut.
Menurut Iskandar, potensi sumber daya alam Bolsel yang meliputi sektor pertambangan dan perkebunan, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah tengah menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan kawasan konservasi berbasis masyarakat.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi. Perda ini nantinya tidak hanya mengatur perlindungan kawasan, tetapi juga memastikan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berencana menjalin kerja sama dengan perusahaan pertambangan PT J Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM) dalam program penanaman pohon.
Program tersebut diharapkan mampu memperkuat rehabilitasi kawasan, sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penghijauan dan pengelolaan lahan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara (BKSDA Sulut), Danny Hendry Pattipeilohy, menyampaikan komitmen pihaknya untuk melakukan penyesuaian sejumlah aturan agar kawasan konservasi dapat selaras dengan koridor pemanfaatannya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan, termasuk pembentukan tim khusus yang bertugas mengkaji kebijakan serta merumuskan langkah-langkah teknis yang adaptif dan aplikatif.
“Sinkronisasi regulasi menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Kami akan melakukan evaluasi bersama dan menyiapkan tim khusus untuk memastikan pengelolaan kawasan berjalan sesuai prinsip konservasi,” ujarnya.
Forum tahunan ini turut dihadiri Ketua DPRD Bolsel Ariffin Olii, jajaran pejabat tinggi pratama Pemda, para camat dan sangadi di wilayah sekitar koridor, mitra kolaborasi, serta para pemerhati lingkungan.
Wawan Dentaw/Infotorial
Komentar