BNews, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si menghadiri rapat koordinasi nasional yang digelar secara virtual pada Selasa, 18 November 2025.
Pertemuan ini membahas finalisasi serah terima hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, sekaligus percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Rapat berlangsung dari Command Center Kantor Bupati Bolsel, yang menjadi salah satu daerah tujuan relokasi penduduk, menyusul keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan pemukiman terdampak ke wilayah yang dinilai lebih aman.
Pertemuan lintas kementerian tersebut melibatkan sejumlah instansi kunci, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta PT PLN.
Seluruh pihak diminta mempercepat penyelesaian teknis maupun administratif sebelum tahapan serah terima dilakukan.
Dalam pemaparannya, pemerintah pusat menyampaikan bahwa progres pembangunan hunian tetap untuk warga Gunung Ruang telah memasuki fase terakhir.
Sejumlah unit rumah, sarana air bersih, jaringan listrik, dan fasilitas sosial dilaporkan hampir rampung. Pemerintah menargetkan seluruh infrastruktur dasar tersedia sebelum proses serah terima dilakukan secara resmi.
Bupati Iskandar Kamaru menyambut pemaparan tersebut dengan menegaskan kesiapan Bolsel sebagai lokasi relokasi.
Ia menyatakan komitmen daerahnya untuk menerima warga terdampak, namun menggarisbawahi bahwa seluruh aspek administrasi harus terlebih dahulu dirapikan oleh pemerintah asal dan kementerian terkait.
“Sejak awal pascabencana, kami telah menyatakan siap dalam proses relokasi maupun serah terima. Namun seluruh dokumen dan administrasi harus diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah hukum dan tata kelola di kemudian hari,” ujarnya.
Salah satu isu penting yang dibahas dalam rapat koordinasi adalah penggabungan desa asal warga terdampak ke dalam wilayah administratif Bolsel.
Proses ini membutuhkan persetujuan berjenjang dari Pemerintah Kabupaten Sitaro, Pemerintah Provinsi Sulut, hingga Kementerian Dalam Negeri.
Iskandar menekankan bahwa pemindahan penduduk bukan sekadar relokasi fisik, tetapi juga harus diikuti penyesuaian struktur pemerintahan desa, termasuk penyaluran dana desa.
Ia meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus agar anggaran desa di lokasi relokasi tidak tumpang tindih atau justru menghilangkan hak masyarakat.
“Pengaturan dana desa harus jelas, jangan sampai menimbulkan beban keuangan bagi daerah atau menghilangkan hak masyarakat terdampak. Ini perlu sinkronisasi antara Kemendagri, Kemenkeu, dan BPBD,” tegas Iskandar.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bolsel kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga secara sosial dan kemanusiaan.
Ia menyebut relokasi korban erupsi sebagai upaya negara untuk menjamin keselamatan warganya, dan Bolsel berkomitmen memfasilitasi kehidupan baru bagi masyarakat yang harus meninggalkan kampung halaman akibat bencana.
“Kami siap dengan ikhlas menyambut semua saudara kami yang terdampak bencana Gunung Ruang,” katanya.
Sebagai tindak lanjut rapat, pemerintah pusat dan seluruh instansi terkait akan melakukan kunjungan lapangan pada 11 Desember 2025.
Agenda tersebut dirancang untuk mengecek kesiapan akhir lokasi relokasi, termasuk unit rumah, fasilitas dasar, akses jalan, hingga kesiapan pemerintah daerah dalam menerima penduduk baru. Kunjungan ini sekaligus menjadi titik awal sebelum proses serah terima resmi dilakukan.
Dalam rapat tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten I Setda Bolsel dan Kepala BPBD Bolsel yang turut memberikan laporan teknis mengenai kesiapan daerah.
Dengan berbagai elemen yang mulai mendekati final, relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang ke Kabupaten Bolsel diperkirakan menjadi salah satu program pemulihan bencana terbesar yang dilakukan pemerintah pusat di Sulawesi Utara dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami sebagai pemerintah daerah kini menunggu kepastian jadwal serah terima sembari menyelesaikan sisa persiapan teknis di lapangan,” tandas Iskandar.
Reporter: Wawan Dentaw
Komentar