BolmongNews.com, Bolmong–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Senin (11/2/2019), melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo) bertempat di ruangan wakil ketua dewan.
RDP tersebut dihadiri Ketua DPRD Welty Komaling, anggota Dewan Dedi Senduk, Slamet Kohongia, Sunny Dampi, I Nengah Sukarma, Swempry Rugian, Masud Lauma dan Ferry Rengkuan.
Pihak BNI dan BSG membahas solusi atas pemotongan kredit pinjaman Aparatur Sipil Negara (ASN).
Karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemkab Bolmong sebesar Rp1,2 Triliun telah dipindahkan dari BSG ke BNI sejak Mei 2018, dan ada 2 (Dua) hal yang menjadi permintaan BSG.
“Mengembalikan RKUD atau memotong kredit ASN. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan BNI,” kata Rudi Iksan Divisi Kepatuhan.
Bahkan, hal itu juga telah dituangkan dalam surat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Olly Dondokambey, yang ditujukan ke BNI.
“Itu juga permintaan Gubernur melalui surat dan sampai saat ini belum dibalas BNI. Sepertinya ada pembangkangan terhadap Gubernur, ” tegasnya.
Akibat tidak dipotongnya kredit ASN, BSG mengalami kerugian. Terhitung sejak 31 Desember sudah ada kerugian Rp90,2 miliar. Untuk data terbaru, 7 Februari 2019, kerugian mengalami kenaikan Rp 200 miliar dari kredit macet.
“Jangan menari-nari diatas penderitaan Bank Sulut. Kalau misalnya Bolmong sudah bermasalah dengan kredit ASN, mengapa daerah lain juga mau diterima BNI, ” jelasnya.
Data lain yang terungkap dalam pertemuan itu, ada 3000 karyawan menggantungkan hidup di BSG. 50 tahun BSG didirikan dan ada 27 Kabupaten Kota se Sulut dan Gorontalo yang memiliki saham.
Sementara itu, Frangky Kolibu selaku supervisor kredit konsumer BNI mengatakan, pihak mereka sudah pernah melakukan pemotongan.
“BNI sempat melakukan pemotongan 4x atas perintah pimpinan daerah. 571 pegawai jumlah dengan jumlah Rp1,7 miliar. Kami melakukan pemblokiran. ASN ada yang ngamuk di kantor. Kami tunjukan surat kuasa, tapi mereka tidak mengakuinya,” ujar Frangky.
Selain itu, mereka juga mendapat tekanan luar biasa.
“Kami mendapat tekanan luar biasa dari ASN. Jadi satu persatu kami buka blokir. Terjadi kericuhan dalam lingkungan pemkab. Kewenangan memotong ada di pemda. Kalau disuruh memotong kami akan potong,” ungkapnya.
Bahkan, BNI punya itikad baik memotong kredit ASN. Tapi blokir yang telah mereka lakukan, justru diminta untuk dibuka.
“Ada 2 pejabat pemda yang menghubungi kami. Saat itu kalau sampai jam 2 siang kami tidak menemui mereka, RKUD yang di BNI akan dipindahkan lagi,” ungkapnya.
Selain itu, pihak BNI setuju akan melakukan pemotongan dan disampaikan dalam forum tersebut. Kesepakatan hasil rapat juga akan dibuat berita acara dan ditandatangani masing-masing dari pihak BSG dan BNI.
Ketua DPRD Welty Komaling berterima kasih atas kesepakatan antara BSG dan BNI yang telah disampaikan dalam RDP.
“Jika ada tekanan atau kendala, sampaikan kepada kami di DPRD. Kami berharap kesepakatan ini mulai dilaksanakan dalam minggu ini sampai 1 maret sudah tuntas,” tandas Welty. (Mg-01)
Komentar