Keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya soal representasi, tetapi juga kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam berbagai ranah kehidupan–baik sosial, ekonomi, maupun politik–perempuan memiliki peran yang sangat signifikan.
Namun, dalam hal pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan masih sering kali terbatas. Padahal, kehadiran perempuan di ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan membawa dampak besar bagi masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu alasan mendasar mengapa keterwakilan perempuan sangat penting adalah karena kehadiran mereka mencerminkan keberagaman perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan sering kali memiliki pengalaman, kebutuhan, dan pandangan berbeda yang memperkaya kebijakan yang dibuat.
Misalnya, dalam isu-isu seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, perempuan sering kali menjadi pihak yang lebih peka terhadap kebijakan yang berdampak pada keluarga dan komunitas. Tanpa keterlibatan perempuan, perspektif ini sering terabaikan, dan kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang mencakup kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, keterwakilan perempuan juga membantu memastikan kebijakan yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender. Ketika perempuan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, isu-isu penting seperti kesetaraan akses terhadap sumber daya, kekerasan berbasis gender, dan perlindungan hak-hak reproduksi lebih mungkin diperhatikan. Hal ini bukan hanya menguntungkan perempuan, tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Keterwakilan perempuan juga berperan dalam mendorong keadilan sosial. Kesetaraan gender dalam pengambilan kebijakan bukan hanya soal simbolisme, tetapi juga soal akses yang adil terhadap kekuasaan dan kesempatan. Dengan memberikan ruang lebih besar bagi perempuan untuk berperan aktif dalam politik dan kebijakan publik, masyarakat dapat bergerak menuju pembangunan yang lebih inklusif, di mana hak-hak dan aspirasi semua warga negara diakui dan dilindungi.
Lebih jauh lagi, negara yang memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam pengambilan keputusan cenderung memiliki stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa perempuan sering kali mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Dengan memprioritaskan isu-isu lingkungan, kesehatan, dan pendidikan, perempuan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan di masa depan.
Namun, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan masih menghadapi tantangan besar. Budaya patriarki yang masih kuat sering kali menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam politik dan pemerintahan. Perempuan sering dianggap kurang kompeten atau tidak cocok untuk mengambil keputusan penting, yang pada akhirnya membatasi peran mereka dalam proses politik. Selain itu, stereotip gender, diskriminasi, serta keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi semakin memperburuk situasi.
Meskipun kebijakan kuota gender telah diterapkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Banyak partai politik yang hanya memenuhi persyaratan administratif tanpa benar-benar mendukung calon perempuan. Akibatnya, jumlah perempuan yang terpilih ke dalam lembaga legislatif maupun eksekutif masih jauh dari yang diharapkan.
Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah penting perlu diambil. Pertama, kebijakan kuota gender perlu diperkuat dan diawasi pelaksanaannya dengan lebih baik agar keterwakilan perempuan benar-benar tercapai. Selain itu, pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan harus diperluas agar mereka lebih siap mengambil peran strategis di bidang politik dan pemerintahan.
Perlu juga ada upaya kolektif untuk mengubah stereotip gender yang masih melekat di masyarakat. Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender harus terus digalakkan, baik melalui media, pendidikan, maupun komunitas. Selain itu, partai politik harus memberikan dukungan yang lebih nyata kepada perempuan, baik dalam hal pendanaan, jaringan politik, maupun kesempatan pelatihan.
Keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal substansi. Ketika perempuan terlibat aktif dalam proses ini, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih adil, inklusif, dan sensitif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, memastikan keterwakilan perempuan di setiap level pengambilan keputusan merupakan langkah penting menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan adil.***
Penulis: Neno Karlina Paputungan
Komentar