BOLSEL–Dalam rangka meningkatkan birokrasi yang berkualitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Wakil Bupati (Wabub) Deddy Abdul Hamid, melakukan koordinasi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia di kantor KASN, Rabu, (22/09).
Wakil Bupati yang didampingi sejumlah Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemkab Bolsel itu, diterima langsung Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 1, H Jhon Ferianto dan pejabat KASN lainnya.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya, tentang rekomendasi untuk uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
Menurut Bupati, syarat dan regulasi pengisian JPT Pratama, tentunya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan uji kompetensi.
“Ini sebagai bagian dari komitmen Pemda Bolsel dalam menciptakan birokrasi. Sehingga itu dilakukan koordinasi bersama KASN,” terang Deddy.
Wabup menjelaskan, KASN adalah bagian penting dalam mendorong dan menciptakan tata kelola pemerintahan birokrat yang baik, bersih dan akuntabel.
Sementara itu, Jhon Feriyanto mengatakan, bahwa pihaknya memberikan ruang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mengusulkan pelaksanaan uji kompetensi.
“Setiap daerah yang mengusulkan seleksi atau uji kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, prinsipnya KASN tetap mendukung, sepanjang dilaksanakan dengan mekanisme dan ketentuan yang sudah di tetapkan,” ujarnya.
Lanjutnya, evaluasi kinerja pejabat bisa di lakukan pada 1 tahun masa jabatan.
“Apalagi jabatan sudah di atas 2 tahun. Tentu pelaksanaanya rotasi, mutasi bisa dilakukan namun sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, penataan birokrasi yang berkualitas di era perkembangan teknologi informasi saat ini, wajib di respon instansi pemerintah daerah.
“Sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik, serta terintegrasi kedalam merit system,” tambahnya.
(Wawan Dentaw)
Komentar