BOLMUT – Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), kembali menyampaikan catatan-catatan kritis dalam pandangan akhir fraksi terhadap penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bolmut tahun 2020.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan dan Persatuan, Suriansyah Korompot, SH, menegaskan bahwa meski secara umum pihaknya memberikan persetujuan terhadap penetapan rancangan APBD-P Kabupaten Bolmut tahun 2020 dalam Paripurna DPRD Bolmut kemarin, namun terdapat beberapa poin mendasar yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan APBD-P Bolmut tahun 2020.
Beberapa catatan yang disampaikan Suriansyah Korompot, SH dalam pandangan akhir Fraksi Kebangkitan dan Persatuan DPRD Bolmut diantaranya, menyikapi grafis meluasnya pandemi Covid-19 yang semakin tinggi. Maka Fraksi Kebangkitan dan Persatuan menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem work from home (WFH). Terutama untuk pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, sebagai upaya untuk menekan penyebaran covid-19.
Demikian juga, dalam mengantisipasi lonjakan Covid 19, pihaknya meminta Pemkab Bolmut agar dapat menyiapkan anggaran untuk perlindungan sosial, bisa berupa bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
“Fraksi Kebangkitan dan Persatuan juga tidak menyetujui kegiatan di Sekretariat DPRD yang menyangkut rehab gedung kantor, yang menurut fraksi belum mendesak dan tidak memberikan manfaat pada masyarakat,” ucapnya.
(Ebi)
Komentar